Anggaran RTLH Sumenep Menyusut 2026

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kembali mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2026.
‎
‎Namun, nilai anggaran yang disiapkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya sehingga jumlah penerima bantuan juga mengalami penurunan.
‎
‎Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep pada 2025 mengelola anggaran sebesar Rp 3.143.999.638 untuk memperbaiki 125 unit rumah warga.
‎
‎Pada tahun ini, anggaran yang tersedia berkurang menjadi Rp 2.430.000.000 dengan sasaran penerima diperkirakan sekitar 97 keluarga.
‎
‎Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep, Noviana Citrayati, mengatakan bahwa bantuan pada tahun lalu difokuskan pada peningkatan kualitas bangunan dan rehabilitasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
‎
‎“Pada 2025 anggarannya sekitar Rp 3,1 miliar. Tahun ini menjadi Rp 2,43 miliar dengan estimasi penerima sekitar 97 keluarga,” kata Noviana, Rabu (11/2/26).
‎
‎Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya setiap penerima memperoleh bantuan perbaikan rumah berukuran 4 x 6 meter senilai Rp 25 juta.
‎
‎Sementara pada tahun ini bantuan diberikan dalam bentuk bantuan sosial dengan nilai yang sama, yakni Rp 25 juta per penerima.
‎
‎Menurut Noviana, penerima bantuan tersebar di wilayah daratan maupun kepulauan Sumenep. Syarat utama penerima adalah memiliki rumah berbahan gedek dengan kondisi rusak sedang hingga rusak berat.
‎
‎“Program ini merupakan komitmen Bupati untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri menegaskan agar pelaksanaan program RTLH diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah dan kategori miskin sehingga bantuan tepat sasaran.
‎
‎“Kami meminta Disperkimhub memastikan bantuan ini benar-benar diterima masyarakat yang paling membutuhkan,” pungkasnya.***