BGN Sebut Semua Parpol Kelola Dapur Makan Bergizi Gratis

NEWS Nasional, DIMADURA–Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi partai politik maupun pihak lain untuk terlibat dalam pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), selama pengelolaannya memenuhi standar keamanan pangan dan tata kelola yang ditetapkan pemerintah.
‎
‎Pernyataan tersebut disampaikan Nanik dalam program Semangat Awal Tahun yang diselenggarakan IDN Times di IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).
‎
‎Ia mengakui bahwa seluruh partai politik saat ini memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG.
‎
‎Selain dikelola oleh partai politik, Nanik menyebutkan bahwa dapur MBG juga dijalankan oleh institusi negara seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
‎
‎Menurut dia, keterlibatan berbagai pihak merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal.
‎
‎“Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membantu program MBG, sepanjang dapur tersebut dikelola secara benar dan memenuhi standar keamanan pangan,” kata Nanik, dilansir dari mcinews.id (Media Channel Indonesia).
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, Nanik juga membenarkan bahwa Yasika Aulia, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud, mengelola sebanyak 41 dapur MBG.
‎
‎Informasi tersebut, disebutkan telah dikonfirmasi langsung kepada Yasir Machmud.
‎
‎Sementara itu, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengungkapkan temuan adanya sejumlah yayasan mitra MBG yang diduga terafiliasi dengan partai politik, pelaku bisnis, birokrasi, unsur militer, hingga orang-orang dekat pejabat publik.
‎
‎Peneliti ICW Yassar Aulia menyatakan bahwa data tersebut diperoleh dari hasil pemantauan pada periode Oktober hingga November 2025.
‎
‎Temuan itu, menurut dia, menguatkan dugaan adanya praktik patronase politik serta potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG.
‎
‎“Pola afiliasi tersebut menunjukkan adanya risiko konflik kepentingan dan praktik patronase politik yang perlu diawasi secara ketat,” ujar Yassar dalam keterangannya di Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2026).***