NEWS DIMADURA, SUMENEP – Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menerbitkan surat edaran terkait penertiban analisa kebutuhan guru di satuan pendidikan negeri.
Surat edaran tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan menteri terkait, yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN.
Selain itu, kebijakan tersebut mengusulkan penguraian kelebihan Guru Tidak Tetap (GTT) di satuan pendidikan yang mengalami kekurangan dan penghapusan data guru yang tidak aktif atau fiktif dari pangkalan data pendidikan (DAPODIK).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme serta pemerataan tenaga pendidik di seluruh wilayah kabupaten.
“Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki manajemen data guru dan mendukung pelaksanaan program operasional sekolah secara efisien,” jelas Agus dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (18/3/2025).
Pemerintah Kabupaten Sumenep, sambung dia, melalui Disdik berupaya menerapkan kebijakan ini secara optimal guna menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel.
Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis ini.
Untuk informasi lebih lanjut, tentang data ABK SD Negeri terbaru dapat diunduh melalui tautan download yang tersedia di situs resmi Disdik Sumenep. Atau klik tautan berikut:
Data ABK SD Negeri dan SE Penertiban Analisa Kebutuhan Guru di Satuan Pendidikan Negeri Sumenep
