NEWS DIMADURA, SUMENEP–Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto mengapresiasi atas digelarnya Sekolah Anggaran oleh Aliansi Pemuda Reformasi Melawan (Alarm), Sabtu (21/09/2024).
Kegiatan ini diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, LSM, wartawan, serta aktivis masyarakat sipil, dengan menghadirkan sejumlah tokoh penting sebagai narasumber.
Acara yang berlangsung selama tiga hari, dari 21 hingga 23 September 2024, menghadirkan aktivis dari FITRA Jawa Timur sebagai pemateri utama.
Diskusi terkait kebijakan publik dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dipandu oleh dua figur penting: anggota DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, dan aktivis kebijakan publik, Fauzi AS.
Keduanya memantik diskusi yang fokus pada upaya memperdalam pemahaman peserta tentang anggaran dan kebijakan publik.
Acara ini diselenggarakan di aula Bappeda Sumenep dan dilanjutkan di El-Malik Hotel, dengan tujuan utama meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam memahami kebijakan pemerintah, khususnya pengelolaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Arif Firmanto memberikan apresiasi tinggi terhadap program ini.
Menurutnya, inisiatif semacam ini memberikan dampak positif bagi pengembangan kapasitas masyarakat dalam memahami dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa Bappeda selalu terbuka untuk mendukung kegiatan edukatif yang berkaitan dengan kepentingan publik.
“Semangat generasi muda untuk belajar dan memahami kebijakan publik, khususnya terkait APBD, patut diapresiasi. Kami di Bappeda siap mendukung inisiatif positif seperti ini, terlebih yang membawa manfaat bagi kepentingan bersama,” ujar Arif pada Senin (23/09/24).
Selain itu, Arif juga memberikan penghargaan khusus kepada Alarm sebagai kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
Ia menekankan pentingnya peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara pemerintah dan publik.
“Alarm berperan sebagai check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kritik yang membangun harus kita dukung, karena itu merupakan bagian penting dalam menjaga pemerintahan yang sehat,” tegas Arif.
Pihak berharap program Sekolah Anggaran ini dapat menjadi model edukasi kebijakan publik yang berkelanjutan, terutama di wilayah Sumenep, untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
