DPRD Sumenep Tuntas Evaluasi APBD 2024

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, merampungkan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran daerah tahun 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna, Senin (2/6/2025).
‎
‎Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian laporan Badan Anggaran terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
‎
‎Badan Anggaran DPRD Sumenep menyelesaikan proses penyelarasan antara hasil pembahasan tiap komisi dengan penjelasan Bupati mengenai penggunaan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎Evaluasi tersebut, menjadi bagian dari upaya memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
‎
‎Dari hasil evaluasi yang dipaparkan, tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp259,79 miliar.
‎
‎Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto yang mencapai Rp441,24 miliar, sehingga terjadi selisih negatif atau defisit sebesar Rp181,45 miliar.
‎
‎Kendati demikian, DPRD menilai bahwa capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan SILPA tahun sebelumnya yang berada di angka Rp411,54 miliar.
‎
‎Hal ini menunjukkan tren pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien serta progres pembangunan yang tetap berlanjut.
‎
‎Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyampaikan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas utama, namun tidak boleh membebani masyarakat secara langsung.
‎
‎Ia menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi lokal tanpa menambah beban fiskal warga.
‎
‎”Upaya peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan rakyat. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi sumber daya lokal dengan bijak, bukan sekadar mengandalkan pungutan yang menekan,” ujar Zainal Arifin dalam pidatonya.
‎
‎Ia juga mengapresiasi pertumbuhan PAD Sumenep yang tercatat meningkat sebesar 1,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
‎
‎Selain itu, pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendapat predikat “Sangat Berhasil” serta perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kedelapan kalinya berturut-turut, menjadi catatan positif bagi kinerja pemerintah daerah.
‎
‎”Prestasi ini layak diapresiasi, namun harus disertai dengan tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi yang kami sampaikan. Tujuannya agar pembangunan bisa dirasakan lebih merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
‎
‎Zainal Arifin juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep agar terus menjaga stabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta berinovasi dalam pengembangan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎“Pemda harus terus menghadirkan terobosan-terobosan baru yang berdampak langsung bagi kehidupan warga,” pungkasnya.***