Serapan APBD Sumenep Seret Masih 43%, Presiden Fakta Foundation: Pemerintah Gagal Capai Target

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pemerintahan Bupati Sumenep, Jawa Timur, Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam kembali menjadi sorotan publik.
‎
‎Memasuki tahun pertama masa jabatan periode keduanya, kinerja pemerintah daerah dinilai belum optimal, terutama terkait lambatnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
‎
‎Hingga memasuki triwulan ketiga, realisasi belanja daerah tercatat masih jauh dari target.
‎
‎Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep, hingga awal Agustus 2025, serapan APBD baru mencapai 43 persen.
‎
‎Noris, Presiden Fakta Foundation mengatakan, idealnya serapan anggaran pada pertengahan tahun telah berada di kisaran 50 hingga 70 persen untuk memastikan percepatan pembangunan, pelayanan publik, kesehatan, serta program prioritas lainnya.
‎
‎Dengan angka realisasi tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah Pemkab Sumenep mampu memaksimalkan belanja daerah sesuai dengan pagu anggaran yang mencapai sekitar Rp 2,6 triliun? Ataukah waktu yang tersisa justru semakin memperbesar potensi kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis?
‎
‎“Lambatnya serapan anggaran ini menjadi bukti lemahnya perencanaan dan eksekusi program kerja pemerintah daerah. Jika ini terus terjadi, visi-misi pembangunan Fauzi–Imam hanya akan menjadi janji politik yang tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Noris, Presiden Fakta Foundation, Kamis (7/8/2025).
‎
‎Menurut Noris, rendahnya serapan APBD tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal.
‎
‎”Itu uang rakyat. Harus sampai ke rakyat, baik dalam bentuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur,” tegasnya.
‎
‎Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep.
‎
‎Noris juga mendesak agar Bupati memberikan arahan yang lebih tegas dalam mengelola anggaran, agar belanja daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas pelaporan di akhir tahun anggaran.
‎
‎“APBD adalah instrumen utama pembangunan. Jika penyerapannya lambat, pembangunan akan stagnan. Masyarakat tidak butuh laporan-laporan manis yang hanya dihias bedak, tapi dampak nyata,” tutup Noris.***