MateriSakethengSumenep

Struktur Alat Kelengkapan Dewan dan Tupoksi Komisi DPRD Sumenep 2024-2029

Avatar Of Dimadura
299
×

Struktur Alat Kelengkapan Dewan dan Tupoksi Komisi DPRD Sumenep 2024-2029

Sebarkan artikel ini
Gedung Baru Dprd Sumenep (Foto: Mazdon / Doc. Dimadura)
Gedung Baru DPRD Sumenep (Foto: Mazdon / Doc. Dimadura)

Cropped Cropped Dimadura Logo2 1 150X150 1SAKÈTHÈNG, DIMADURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, telah menggelar sidang paripurna untuk menetapkan struktur alat kelengkapan dewan.

Sidang tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sumenep yang lama, dihadiri seluruh anggota dewan dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, Rabu (23/10/2024).

KONTEN PROMOSI | SCROLL ...
Harga Booking Di Myze Hotel
Contact Me at: 082333811209

Dalam kesempatan tersebut, H. Zainal Arifin mengumumkan penetapan struktur alat kelengkapan dewan yang meliputi Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), dan empat komisi di tubuh DPRD Sumenep.

“Alat kelengkapan dewan yang sudah kita sahkan dalam sidang paripurna ini yaitu komisi-komisi, Bamus, dan Banggar,” ungkap Zainal.

Ia juga menegaskan pentingnya semangat para legislator untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah serta mendorong kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami berkomitmen sebagai legislator untuk mampu mendorong kebijakan pro rakyat, seperti pengembangan ekonomi, peningkatan pelayanan, dan pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Berikut susunan anggota alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep periode 2024-2029 yang telah ditetapkan:

Gambar Ilustrasi Rapat Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Dan Penentuan Struktur Komisi Dprd Sumenep 2024-2029 (Doc. Dimadura)
Gambar ilustrasi rapat pembentukan alat kelengkapan dewan dan penentuan struktur komisi dprd sumenep 2024-2029 (doc. Dimadura)

Komisi I (9 Anggota):

Ketua: Darul Hasyim Fath
Wakil Ketua: Drs. Akhmad Jasuli
Sekretaris: Saipur Rahman

Anggota:

Holik, S.Pd.I
Hairul Anwar
Bambang Eko Iswanto
Ahmad Juhairi
Sutan Hady Tjahyadi
Moh. Misza Khomaini Hamid

Komisi II (13 Anggota):

Ketua: H. Faizal Muhlis
Wakil Ketua: Irwan Hayat
Sekretaris: Abd. Rahman

Anggota:

Agus Hariyanto
Gunaifi Syarif Arrodhy
Juhari
Syamsiyadi
Ersad
Sulahuddin
Endi
Rasyidi
Moh. Fendi
H. Masdawi

Komisi III (14 Anggota):

Ketua: M. Muhri
Wakil Ketua: Indra Wahyudi
Sekretaris: Wiwid Harjoyudanto

Anggota:

H. Musahwi
Drs. H. Mas’ud Ali
Abd. Rahman
H. Muta’em
H. Badurul Aini
Eka Bhagas Nur Ardiansyah
H. Hosnan
Akhmadi Yasid
H. Eksan
Afriyan Muhlis GZ
Drs. H. Muhammad Hanafi

Komisi IV (10 Anggota):

Ketua: Mulyadi
Wakil Ketua: Dr. Moh. Asy’ari Mudhar
Sekretaris: Afrilia Wahyudi

Anggota:

Sitti Hosna
Syamsul Bahri
Hj. Nia Kurnia
Umar
H. M. Ramzi
H. Sami’oeddin
Dr. Virzannida

Peran dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan Dewan

Setiap alat kelengkapan DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran:

Badan Kehormatan (BK)

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumenep berfungsi menegakkan kode etik, menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Tugasnya mencakup pengawasan disiplin anggota, pemeriksaan dugaan pelanggaran, serta pemberian rekomendasi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka yang bertanggungjawab sebagai BK DPRD Sumenep 2024-2029 selengkapnya baca di sini.

Badan Musyawarah (Bamus)

Bertugas menyusun agenda kerja DPRD, termasuk jadwal sidang dan rapat-rapat dewan. Bamus memastikan pelaksanaan tugas DPRD berjalan efektif dan sesuai rencana.

Informasi terkait anggota Bamus DPRD Sumenep 2024-2029, lihat selengkapnya di laman resmi parlemen Sumenep di sini.

Badan Anggaran (Banggar):

Fokus pada pembahasan dan evaluasi anggaran daerah. Banggar bertugas memastikan penyusunan APBD sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan pro-rakyat. Lihat selengkapnya di sini.

Komisi-Komisi:

Komisi I: Membidangi pemerintahan, hukum, dan politik. Tugasnya mencakup pengawasan kebijakan terkait administrasi pemerintahan, keamanan, dan ketertiban.

Komisi II: Membidangi ekonomi dan pembangunan. Fokusnya pada sektor pertanian, perdagangan, industri, dan pengelolaan sumber daya alam.

Komisi III: Membidangi keuangan dan pembangunan infrastruktur. Komisi ini mengawasi realisasi anggaran dan proyek pembangunan daerah.

Komisi IV: Membidangi kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.

Dengan disahkannya struktur alat kelengkapan dewan ini, maka mereka diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi legislatif secara optimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *