Usai Dikecam Warga, Budayawan Sumenep Sebut Festival Garam Seremonial Mubazir

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Festival Garam yang digelar di Desa Pinggirpapas, Kecamatan Kalianget, mendapat kecaman dari sejumlah pihak. Setelah disebut warga sebagai perampok tradisi, Budayawan Sumenep, Tadjul Arifien R juga angkat suara.

Alih-alih dianggap mengangkat potensi lokal, Festival Garam yang digelar di Desa Pinggirpapas itu dinilai sebagai seremonial mubadzir.

Tadjul Arifien menegaskan bahwa kegiatan seremonial semacam ini justru bertentangan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta daerah menerapkan efisiensi anggaran.

“Kurangi acara seremonial sesuai dengan himbauan Bapak Tito Karnavian. Apalagi sebentar lagi ada acara spektakuler Hari Jadi yang pasti menghabiskan APBD ratusan juta hingga miliaran rupiah,” tegasnya, Senin (22/9/2025).

Ia juga menilai acara besar yang digelar hanya untuk menyemarakkan halusinasi sejarah tidak membawa manfaat nyata. Narasi tentang Arya Wiraraja, misalnya, menurutnya kerap dibelokkan.

“Bukan dilantik oleh Raja Kertanegara, tapi dinonaktifkan atau dibuang ke Sumenep,” imbuhnya.

Baca Juga:

5 OPD di Sumenep Lama Kosong, BKPSDM Sampaikan Begini

Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan Festival Garam tidak asal-asalan. “Kalau mau bikin Festival Garam, mestinya berunding atau minta restu dulu pada keturunannya, bukan asal jiplak demi dapat cuan proyek. Dana APBD ratusan juta itu lebih baik dipakai untuk pengentasan kemiskinan di Sumenep yang masih di kisaran 17,78 persen,” paparnya.

Ia bahkan menyindir citra daerah yang selama ini diagung-agungkan. “Oke… rubah saja Sumenep bukan Kota Keris menjadi Kota Seremonial,” sindirnya.

Menurutnya, lebih dari 200 ribu warga Sumenep hidup dalam kondisi rawan pangan, namun pemerintah daerah justru sibuk dengan kegiatan seremonial.

“Lebih baik Pemkab Sumenep memberikan solusi agar harga jual garam rakyat tidak anjlok, daripada menghamburkan dana APBD untuk hura-hura yang hanya membuat bupati senang,” pungkas Tadjul Arifien R.

Diberitakan sebelumnya,

Pemuda Desa Pinggirpapas, Syamsul Hadi ST, menyatakan bahwa Festival Garam tidak berangkat dari akar budaya desa, melainkan hanya proyek seremonial yang mengatasnamakan kearifan lokal.

“Ini pesta pora yang merampok tradisi. Tidak ada musyawarah dengan masyarakat, tiba-tiba diputuskan begitu saja,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Sementata itu, pihak Humas PT Garam, Miftahul Arifien, membantah bahwa acara tersebut merupakan kegiatan perusahaan. “Itu acara Disparbud, bukan acaranya PT Garam,” jelasnya.

Ia bahkan mengaku tidak menghadiri acara tersebut. “Kebetulan untuk itu saya tidak bisa datang, ada maulid di tetangga, ternyata itu Festival Garam,” imbuhnya.

Saat ditanya apakah PT Garam diminta kontribusi dalam festival ini, ia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar).

“Kalau itu coba tanya ke Disparbud saja, itu yang tahu kepala pegaramannya, yang punya wilayah,” ucapnya.

Di sisi lain, kritik publik terhadap Festival Garam semakin tajam karena berbarengan dengan sorotan lama soal banjir musiman di jalan poros Sumenep.

Mei lalu, Bupati Achmad Fauzi sempat menegur PT Garam karena dianggap tidak serius dalam menangani persoalan banjir. Bahkan warga Patean dan Nambakor kerap menghadapi genangan setinggi lutut orang dewasa setiap musim hujan.

Dikonfirmasi, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohamad Iksan, belum memberikan respons atas berbagai kritik yang dialamatkan terhadap Festival Garam.

“Saya jawab setelah saya mimpin rapat ya,” singkat Kadis Moh. Iksan.***