TARÈKA – Pejabat Komisi Informasi (KI) di tingkat kabupaten memiliki tugas untuk mengawasi dan menjamin keterbukaan informasi publik di wilayahnya.
Namun, seperti dalam lembaga atau instansi mana pun, terdapat risiko penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika yang mungkin terjadi.
Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini contoh beberapa kasus yang mungkin dilakukan oleh pejabat Komisi Informasi di tingkat kabupaten, beserta contoh-contoh yang telah terjadi:
1. Penyalahgunaan Wewenang
Pejabat Komisi Informasi Kabupaten mungkin menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengancam badan publik atau pemerintah daerah agar memberikan data tertentu yang seharusnya tidak dipublikasikan atau belum siap dipublikasikan. Pejabat tersebut kemudian memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Contoh Kasus: Ada kasus di beberapa daerah di Indonesia di mana pejabat Komisi Informasi diduga menerima suap untuk menutupi atau tidak mengungkapkan informasi yang seharusnya dipublikasikan, atau untuk mempengaruhi hasil sengketa informasi.
2. Manipulasi Proses Penyelesaian Sengketa Informasi
Pejabat Komisi Informasi mungkin memihak kepada salah satu pihak dalam proses penyelesaian sengketa informasi, misalnya, dengan menunda-nunda sidang, tidak memberikan kesempatan yang adil kepada salah satu pihak, atau bahkan membocorkan informasi rahasia terkait proses tersebut.
Contoh Kasus: Ada dugaan kasus di mana pejabat Komisi Informasi menerima tekanan atau imbalan dari pihak tertentu untuk memenangkan sengketa informasi yang diajukan oleh perusahaan atau individu yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga kerahasiaan informasi.
3. Korupsi dan Gratifikasi
Seorang pejabat Komisi Informasi Kabupaten dapat terlibat dalam praktik korupsi atau gratifikasi dengan menerima uang atau barang dari pihak-pihak yang ingin mempengaruhi hasil keputusan Komisi Informasi.
Misalnya, seorang pengusaha atau politisi memberikan uang kepada pejabat agar keputusan sengketa informasi berpihak pada mereka.
Contoh Kasus: Ada laporan mengenai pejabat Komisi Informasi yang diduga menerima gratifikasi dari perusahaan besar untuk menolak permintaan informasi terkait penggunaan anggaran atau dampak lingkungan dari proyek tertentu.
