PAMEKASAN, DIMADURA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan memfasilitasi dialog lintas sektor untuk membahas banyaknya jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang masih diisi pelaksana tugas (Plt). Forum tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi bagi penguatan tata kelola birokrasi.
Pembahasan itu dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif" yang digelar Kamis (16/7/2026).
Ketua PWI Pamekasan Hairul Anam mengatakan, FGD merupakan bagian dari peran pers sebagai pilar demokrasi yang turut mengawal jalannya pemerintahan melalui ruang diskusi yang objektif dan konstruktif.
"Kegiatan ini kami lakukan agar iklim yang dinamis di Pamekasan terus terbangun. PWI bukan sekadar wadah wartawan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral mengawal pembangunan daerah," jelas Anam.
Asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura itu menilai persoalan kekosongan pejabat definitif di sejumlah OPD layak menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, penunjukan Plt memang dapat menjadi solusi sementara, namun kepemimpinan definitif tetap dibutuhkan agar proses pengambilan kebijakan strategis memiliki legitimasi yang kuat.
Ia menegaskan, forum tersebut tidak diselenggarakan untuk mencari pihak yang patut disalahkan, melainkan menjadi ruang bertukar gagasan dalam mencari solusi atas persoalan birokrasi di Pamekasan.
"FGD ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar. Kami ingin menghadirkan ruang kolaboratif agar berbagai perspektif dapat dipertemukan," katanya.
Untuk memperkaya pembahasan, PWI menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan sebagai narasumber.
Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA. Beragam pandangan disampaikan, mulai dari tantangan birokrasi di lingkungan eksekutif, fungsi pengawasan legislatif, hingga kajian akademik mengenai tata kelola pemerintahan.
FGD juga diikuti pengurus dan anggota PWI, insan pers, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa, IPNU, IPPNU, Dewan Kehormatan PPMI Madura, HIPMI, KNPI, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Melalui forum tersebut, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pengisian jabatan definitif sekaligus memperkuat reformasi birokrasi.
"Kita memiliki tujuan yang sama, yakni mewujudkan birokrasi Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," tutur Ketua PWI Pamekasan. ***
