NEWS DIMADURA, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mulai menerapkan digitalisasi pengadaan dengan uji coba e-Catalog Versi 6, sistem terbaru dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah ini merupakan wujud penerjemahan atas visi Presiden Prabowo Subianto dalam hal efisiensi dan transparansi anggaran.
Uji coba ini melibatkan Puskesmas Pandian sebagai pilot project dan Bank Jatim Sumenep dalam hal integrasi pembayaran digital. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan perangkat daerah sebelum implementasi nasional yang telah dimulai sejak 1 Januari 2025.
Inovasi Digital, Efisiensi Pengadaan
Dalam prakteknya, peserta uji coba diminta untuk mengeksplorasi fitur unggulan e-Catalog Versi 6, seperti:
✔ Akses lebih cepat dengan tampilan responsif. ✔ Pelacakan real-time untuk pengiriman dan pembayaran. ✔ Sistem pengadaan dan pembayaran terintegrasi dalam satu dasbor. ✔ Informasi produk lebih lengkap, mencakup supplier dan riwayat pembelian.
Keunggulan sistem ini dinilai dapat membawa manfaat besar, seperti:
✅ Efisiensi anggaran, mempercepat proses pengadaan. ✅ Transparansi lebih tinggi, mencegah potensi penyimpangan. ✅ Pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, mendukung e-audit dan monitoring. ✅ Modernisasi sistem pengadaan, mendukung program digitalisasi nasional.
Dukungan Bank Jatim, Pembayaran Digital
Rizal dari Bank Jatim Cabang Sumenep menegaskan bahwa sistem pembayaran e-Catalog Versi 6 telah terintegrasi dengan layanan perbankan, memastikan transaksi lebih cepat dan aman.
"Kami siap mendukung digitalisasi pengadaan di Sumenep. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas belanja pemerintah," ungkap dia kepada wartawan, Rabu (05/03/2025).
Sementara itu, Pemimpin Cabang Bank Jatim Sumenep, Mohammad Arif Firdausi, menambahkan bahwa layanan pembayaran digital akan membuat pencairan dana lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
"Dengan sistem baru ini, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalisir. Ekosistem pengadaan semakin sehat, terutama bagi UMKM yang membutuhkan kepastian dalam transaksi dengan pemerintah," katanya.
