Penulis: Hambali Rasidi
APBD Sumenep masih bergantung besar pada transfer pusat, sementara anggaran seremonial, administrasi, dan perjalanan dinas tetap cukup besar.
Vendor mengeluh pembayaran proyek belum cair meski pekerjaan selesai menjelang Idul Adha. Risiko proyek “kejar tayang†dan SILPA pun mengintai di akhir tahun anggaran.
Baca Juga:Terjadi Kasus KDRT Berujung Kematian, Aktivis PMII Desak Pemerintah Segera Bentuk Pembinaan PranikahBelanja pegawai dan operasional birokrasi bergerak lebih cepat dibanding pembangunan fisik. Belanja modal bahkan baru terealisasi 4,12 persen dari total anggaran pembangunan.
_______
KOLOM, DIMADURA – "Sampai H-2 Hari Raya Idul Adha. Belum ada tanda-tanda pembayaran masuk ke rekening perusahaan. Itu pekerjaan sudah hampir 15 hari selesai seperti jadwal akhir pekerjaan."
Begitu salah satu keluhan dari salah satu vendor penyedia layanan jasa yang teralokasi dari APBD Sumenep. Keluhan serupa banyak. Cuman tak sempat saya tulis di sini.
Keluhan itu menarik jika dikaitkan dengan isu efisiensi anggaran yang selama ini didengungkan oleh Presiden Prabowo. Namun, berbeda dengan Sumekar. Saya nyaris tak menemukan efisiensi anggaran di APBD Sumenep.
Indikator itu terlihat dari data Kemenkeu per 25 Mei 2026. Belanja pegawai mencapai Rp 400,13 miliar atau 33,38 persen dari total pagu Rp1,19 triliun. Sementara, belanja barang dan jasa sudah terealisasi Rp166,03 miliar, atau 25,58 persen dari pagu Rp649,02 miliar.
Di sisi lain, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan fisik baru mencapai Rp5,88 miliar, atau 4,12 persen dari total anggaran Rp142,70 miliar.
