Belanja pegawai yang mendekati sepertiga APBD juga memperlihatkan bahwa anggaran daerah masih lebih banyak terserap untuk menopang birokrasi, dibanding mempercepat pembangunan produktif.
Dalam data pengadaan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kategori terbesar berada pada pengadaan layanan tertentu dengan nilai sekitar Rp120,4 miliar dari 1.476 paket. Kategori ini mencakup berbagai jasa seperti tenaga administrasi, kebersihan, sopir, kalibrasi, iklan, hingga penyelenggaraan acara.
Pos berikutnya adalah bahan medis dan obat sebesar Rp56,6 miliar. Didominasi kebutuhan puskesmas dan RSUD melalui dana BLUD.
Sementara pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor mencapai Rp19,3 miliar. Makan-minum kegiatan Rp15,7 miliar. Jasa konsultansi Rp9 miliar. Pemeliharaan kendaraan Rp9 miliar. Pelatihan dan bimtek Rp7,6 miliar dan, sewa Rp7,5 miliar.
Total delapan kategori tersebut mencapai sekitar Rp245,3 miliar dari 6.047 paket pengadaan. Sisanya berada di luar kategori itu. Termasuk perjalanan dinas, honorarium, gaji PPPK, belanja modal, dan pekerjaan konstruksi.
Persoalan utama APBD 2026 bukan besar kecilnya angka, tapi lambatnya pergerakan pembangunan. Sebab, masyarakat tidak ingin merasakan APBD dari laporan keuangan, tetapi dari proyek yang berjalan, infrastruktur yang selesai, dan ekonomi daerah yang benar-benar bergerak.
***
