Logo DimaduraLONGLONGAN DIMADURAID - Kinerja pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, seringkali diukur dengan keterserapan anggarannya. Hal pernyataan di atas tidaklah salah, karena jika anggaran terserap dengan baik, efektif, efisien dan optimal, maka masyarakat dapat merasakan manfaatnya, seperti pelayanan pemerintah yang makin baik, infrastruktur yang kian lengkap, pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan lain sebagainya. Lantas, apakah kinerja suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika anggarannya habis? Atau sebaliknya, kinerjanya dianggap buruk jika anggarannya tidak terserap atau masih banyak sisa di akhir tahun anggaran? Tuntutan pemerintah pusat atau daerah agat menghabiskan anggaran yang sudah direncanakan untuk tahun yang ditentukan selalu memicu pengeluaran negara yang terkesan asal-asalan; yang penting anggaran habis, tanpa peduli terhadap efiensi, efektivitas, optimal serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Maka tidak aneh jika di akhir tahun anggaran, terutama di bulan Desember ini, makin banyak pekerjaan fisik yang dilaksanakan, makin banyak kegiatan semacam seminar di hotel-hotel, hingga menjamurnya iklan-iklan di televisi. Apakah pengeluaran tersebut membawa dampak yang positif bagi masyarakat? Wallahu a'lam.

Permasalahan Perencanaan Anggaran

Idealnya, sistem penganggaran yang dilakukan pemerintah harus berbasis kinerja. Namun sayangnya, sampai kini hal tersebut masih selalu menjadi fenomena lama sebab tidak berhasil direalisasikan sebagaimana semestinya.
BACA JUGA: 
Anggaran yang dirancang oleh pemerintah daerah maupun pusat dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, yakni dengan masih menambahkan sekian persen anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya jika anggaran tidak terserap optimal. Pola penganggaran pun juga belum banyak berubah, yakni dengan mengusulkan sebanyak-banyaknya program dan, jika nanti ada yang dipotong atau tidak disetujui, masih tersedia banyak dana yang bisa digunakan. Anggaran dibuat bukan berdasarkan kebutuhan riil melainkan demi kepentingan banyaknya alokasi anggaran!? Akibatnya, banyak item anggaran yang relatif sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak lagi sama atau prioritasnya telah berubah, sehingga terjadilah duplikasi anggaran di berbagai kegiatan pada tahun berikutnya. Hal ini juga menyebabkan tetap tersedianya anggaran untuk kegiatan yang semestinya tidak berulang setiap tahun. Misal, pembuatan master plan yang seharusnya hanya satu kali saja dibuat tetapi harus diulang pada tahun berikutnya, dan ia pun acapkali terbengkalai sehingga selalu menjadi masalah lama yang harus terus berulang di akhir tahun.

Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang kurang baik akan berimbas pada pelaksanaan anggaran suatu pemerintahan. Anggaran yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan yang jelas tidak mesti memaksakan realisasi yang harus dilaksanakan secepat mungkin. Tarik satu contoh, misal mengenai anggaran pengadaan komputer di suatu kantor dimana peralatan komputer di kantor tersebut masih terbilang memadai. Karena bukan kebutuhan mendesak namun tetap dianggarkan, maka kantor tersebut tidak buru-buru untuk membelinya. Menjelang akhir tahun, barulah dilakukan pembelian agar dana yang telah menjadi anggaran dapat terserap habis. Padahal bila memang dibutuhkan, tentulah kantor tersebut akan membeli komputer di awal tahun anggaran supata dapat segera dimanfaatkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
BACA JUGA: 100 Contoh Kalimat Pertanyaan Bahasa Madura dengan Arti Bahasa Indonesia
Permasalahan pelaksanaan anggaran lainnya, antara lain:
  1. Lambatnya pergantian pejabat yang berwenang untuk melaksanakan anggaran ataupun pejabat/panitia pengadaan;
  2. Permasalahan teknis terkait pengadaan barang/jasa;
  3. Permasalahan terkait pelaksanaan pekerjaan seperti sulitnya pembebasan tanah dan penolakan dari masyarakat;
  4. Masalah hukum terkait penyelewengan pengadaan barang/jasa;
  5. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang/tidak kompeten;
  6. Permasalahan politik yang dapat mengganggu jalannya kegiatan yang telah direncanakan pemerintah.
Anggaran yang dihabiskan belum tentu dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Hal ini tergantung komposisi anggaran yang dirancang sebelumnya. Bila anggaran lebih banyak diperuntukkan bagi insfrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, tentu hal ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun jika lebih banyak anggaran belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja operasional pemerintahan, tentulah besarnya manfaat yang akan dirasakan masyarakat akan anggaran tersebut patut diragukan. Cukup banyak contoh dimana suatu daerah yang anggarannya bisa terserap hingga mendekati seratus persen namun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya tidak kunjung ada perbaikan. Sebenarnya, masalah anggaran pemerintah tidak sesederhana apakah anggaran tersebut telah terserap habis atau masih banyak yang tersisa. Masalah anggaran ini bermula dari perencanaan, dan berlanjut hingga ke pelaksanaan. Selama tidak ada kemauan dari berbagai pihak, maka anggaran suatu pemerintahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat atau menjadikan rakyat lebih sejahtera. Jika anggaran hanya menjadi suatu rutinitas yang wajib dilaksanakan tanpa peduli hasil (out-put) dan yang akan diberikan (in-put) kepada masyarakat/rakyat, maka apa senenarnya yang menjadi impian suatu pemerintahan untuk pembangunan? ***
Penulis: Amirsyah Oke Editor: Soemarda Paranggana Sumber: Kompasiana