EDITORIAL DIMADURA – Â Pilkada Sumenep 2024 menjadi ajang pertarungan politik yang menarik perhatian, tidak hanya karena menimpuknya jumlah partai yang mendukung satu kubu, tetapi juga karena dinamika yang terjadi di balik layar.
Di satu sisi, ada pasangan Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH. Imam Hasyim yang telah mengunci dukungan dari koalisi besar, termasuk PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, Hanura, dan lainnya.
Kekuatan koalisi besar ini, di atas kertas, menempatkan pasangan Fauzi-Imam sebagai calon yang sangat kuat. Namun, di sisi lain, keberadaan KH. Muhammad Ali Fikri (Mas Kiai), Ketua DPC PPP Sumenep, dengan basis dukungan kuat dari pesantren, menambah kompleksitas dalam kontestasi ini.
Koalisi besar yang mendukung Fauzi-Imam memang memberikan kesan dominasi yang sulit ditandingi. Secara teori, dukungan dari partai-partai besar dengan basis massa yang solid di Sumenep semestinya memberikan keunggulan signifikan dalam kompetisi elektoral.
BACA JUGA:Â
Namun, sejarah politik mengajarkan bahwa besar tidak selalu berarti solid. William H. Riker, dalam teorinya tentang pembentukan koalisi, menyoroti risiko yang dihadapi oleh koalisi besar, seperti principal-agent problem dan collective action problem.
Ketidaksepakatan internal terkait distribusi kekuasaan dan peran pasca-kemenangan bisa memicu disfungsi, atau bahkan perpecahan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Achmad Fauzi untuk menjaga kesolidan koalisinya hingga akhir pemilihan.
Di sisi lain, Mas Kiai, dengan dukungannya dari komunitas pesantren, memiliki kekuatan sosial-religius yang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai tokoh dari pesantren Annuqayah, ia bukan hanya memiliki basis massa yang setia, tetapi juga legitimasi politik yang kuat.
Dalam konteks Sumenep, yang memiliki akar budaya keagamaan yang dalam, dukungan dari komunitas pesantren sering kali lebih kuat dibandingkan dengan dukungan partai-partai politik. Max Weber menggambarkan dukungan semacam ini sebagai traditional authority, yang dalam banyak kasus, lebih berpengaruh dibandingkan kekuatan formal partai politik.
Ketidakpastian posisi DPP PPP dalam memberikan rekomendasi kepada Mas Kiai semakin memperumit situasi. Dilihat dari kacamata lensa game theory, keputusan PPP bisa dipandang sebagai hasil dari strategi yang dipengaruhi oleh dinamika politik yang ada, termasuk tekanan dari koalisi besar pendukung Fauzi.
BACA JUGA: Aná¸hâp  Asor dan Tatakrama dalam Adat Keraton Sumenep
