DPP PPP tampaknya sedang mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan, demi keuntungan strategis maksimal, atau mungkin menunggu peluang koalisi yang lebih menguntungkan.
Selain itu, konsep teori patronage politics bisa dibilang juga tengah memainkan peran penting dalam peta politik Sumenep. Mas Kiai, dengan dukungan dari pesantren, memiliki jaringan patron-klien yang kuat.
James C. Scott menjelaskan, bahwa dalam masyarakat dengan struktur sosial yang kuat, seperti komunitas pesantren, hubungan patron-klien menjadi faktor kunci dalam memenangkan suara. Jaringan sosial-religius ini menjadi aset politik yang signifikan, yang mungkin tidak dimiliki oleh Fauzi, meskipun ia didukung oleh koalisi besar.
BACA JUGA: Viral Video Pemuda Akuisisi Sejumlah Organisasi Segera Deklarasikan Dukungan untuk Mas Kiai di Pilkada Sumenep 2024
Dalam skenario ini, meskipun Achmad Fauzi tampak lebih unggul dengan dukungan dari koalisi besar, kekuatan politik Mas Kiai yang berakar pada basis pesantren tidak bisa diabaikan.
Ketenaran ayahandanya, KH. A Warits Ilyas, salah satu perintis PPP di Kabupaten Sumenep, figur kuat yang pernah menjabat MPR RI (1992), sedikit banyak juga berperan atas tingginya elektabilitas Mas Kiai.
Keputusan DPP PPP untuk memberikan rekomendasi kepada Mas Kiai atau kepada pasangan Fauzi-Imam akan sangat menentukan arah kontestasi. Jika PPP memutuskan untuk mendukung Mas Kiai, ini bisa memicu pertarungan sengit yang mengubah peta politik Sumenep menjelang Pilkada 2024.
BACA JUGA: 79 Tahun Indonesia Merdeka, Sudah Keringkah Darah Mereka?
Namun, jika PPP memilih untuk mengikuti arus dan mendukung Fauzi-Imam, maka pertarungan ini mungkin akan berakhir lebih cepat, dengan stabilitas koalisi besar sebagai pemenang.
Pilkada Sumenep 2024 akan menjadi ujian besar bagi para aktor politik lokal dalam memainkan strategi mereka. Dalam konstelasi ini, pertarungan tidak hanya terjadi di atas panggung, tetapi juga dalam manuver politik di belakang layar.
