NEWS SUMENEP, DIMADURA–Drs. Kh. Kamalil Irsyad resmi dipercaya memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sumenep untuk periode 2026–2031. 
‎
‎Penetapan tersebut menjadi akhir dari rangkaian proses seleksi dan penjaringan kepemimpinan partai yang berlangsung sejak April 2026.
‎
‎Kepastian penunjukan Kh. Kamalil Irsyad diumumkan dalam sosialisasi ketetapan Tim Koordinator DPD PKB Jawa Timur yang digelar pada Kamis (11/6/2026). 
‎
‎Dalam agenda itu, sejumlah nama ketua definitif DPC PKB di berbagai daerah juga diumumkan secara bersamaan.
‎
‎Selain Kabupaten Sumenep, DPD PKB Jawa Timur menetapkan Anas Buhari sebagai Ketua DPC PKB Jombang, Muhammad Farok sebagai Ketua DPC PKB Sampang, dan Ali Wafa sebagai Ketua DPC PKB Pamekasan.
‎
‎Ditemui usai pengumuman, Kh. Kamalil Irsyad membenarkan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua definitif DPC PKB Kabupaten Sumenep. 
‎
‎Meski demikian, ia menyebut proses administrasi organisasi masih menunggu penerbitan surat keputusan kepengurusan dari partai.
‎
‎“Saya sudah ditetapkan sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Sumenep. Namun untuk susunan kepengurusan dan surat keputusan resmi masih dalam proses,” ucapnya.
‎
‎Politikus senior PKB tersebut menegaskan bahwa keterlibatannya dalam proses pemilihan ketua didorong oleh keinginan untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat melalui jalur politik. 
‎
‎Menurut Kh. Kamalil, politik seharusnya tidak dipandang semata sebagai sarana memperoleh kekuasaan, melainkan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik.
‎
‎“Politik adalah media untuk melayani masyarakat. Tujuan akhirnya adalah pengabdian dan kemaslahatan umat,” katanya.
‎
‎Dalam masa awal kepemimpinannya, Kh. Kamalil menargetkan sejumlah langkah strategis guna memperkuat posisi PKB di Kabupaten Sumenep. 
‎
‎Ia optimistis arah kebijakan dan program partai akan mulai terlihat dalam beberapa bulan pertama setelah kepengurusan terbentuk.
‎
‎Salah satu fokus utama yang akan dijalankan adalah modernisasi organisasi partai agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika politik. 
‎
‎Selain itu, ia juga ingin memperluas keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik dan organisasi.
‎
‎Menurut Kh. Kamalil, kaum muda memiliki peran penting dalam menentukan masa depan partai maupun pembangunan daerah. 
‎
‎Karena itu, ruang partisipasi bagi kelompok milenial dan generasi muda perlu diperluas agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam proses demokrasi.
‎
‎“Generasi muda harus diberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam politik secara cerdas dan bertanggung jawab,” sampainya.
‎
‎Selain mendorong regenerasi kader, PKB Sumenep juga akan fokus memperkuat hubungan dengan konstituen serta masyarakat yang selama ini menjadi basis dukungan partai. 
‎
‎Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat bawah.
‎
‎Kh. Kamalil menambahkan, pembenahan tata kelola organisasi akan menjadi agenda prioritas dalam kepemimpinannya. 
‎
‎Tahap awal yang akan dilakukan adalah menyusun struktur kepengurusan secara lengkap, merumuskan program kerja melalui musyawarah internal, serta membangun sistem evaluasi yang terukur.
‎
‎Ia menegaskan bahwa setiap pengurus nantinya akan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga roda organisasi dapat berjalan lebih efektif dan profesional.
‎
‎“Pengelolaan organisasi harus dilakukan secara terstruktur. Setiap pengurus memiliki peran yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan bersama,” katanya.
‎
‎Lebih lanjut, Kh. Kamalil memastikan PKB akan tetap menjaga nilai-nilai perjuangan yang selama ini menjadi identitas partai. 
‎
‎Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan arah perjuangan, melainkan penguatan organisasi agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
‎
‎Ia juga berkomitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partai sehingga setiap aktivitas organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada kader maupun masyarakat.
‎
‎“Seluruh aktivitas politik harus bermuara pada kepentingan masyarakat. Karena itu, partai harus dikelola secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama,” pungkasnya. ***