Ketika area ini dilanggar, efek domino bisa terjadi. Erosi meningkat, sungai menyempit, dan daya tahan tanggul melemah.
Namun, menyalahkan sebuah gedung tanpa bukti adalah perkara lain. Mungkin saja tanggul jebol karena faktor lain: usia yang sudah tua, debit air yang terlalu besar, atau perawatan yang kurang. Tapi tetap saja, pertanyaan tentang keberadaan BHC di lokasi itu tidak bisa diabaikan begitu saja.
Bukan Soal Kebijakan
Menariknya, dalam kasus ini, pemerintah daerah seperti absen dari narasi. Sebagian besar kritik lebih fokus pada dampak langsung dan regulasi yang dilanggar.
Tidak ada cerita tentang kebijakan besar yang salah arah atau dugaan konspirasi tingkat tinggi. Mungkin karena ini memang murni soal teknis, bukan politis.
Namun, justru karena itu, masyarakat bertanya-tanya: apakah memang tidak ada yang memperhatikan pembangunan di sempadan sungai ini? Atau mungkin ada celah regulasi yang membuat gedung ini berdiri tanpa hambatan?
Warga yang Jadi Korban
Sementara itu, di bawah bayang-bayang gedung megah, warga di tiga desa yang terdampak banjir harus berjuang memulihkan kehidupan. Sawah yang rusak, rumah yang terendam, dan akses yang terputus menjadi realitas pahit mereka.
Tidak ada yang peduli pada teknis pembangunan ketika banjir menghantam. Yang mereka tahu, tanggul itu seharusnya kokoh.
Dan jika jebol, itu artinya ada yang salah. Mereka tidak butuh argumen panjang soal sempadan sungai, hanya kepastian bahwa bencana ini tidak akan terulang.
Waktunya Bertanya, Bukan Menyalahkan
Daripada saling tunjuk, mungkin ini saatnya semua pihak duduk bersama dan bertanya: bagaimana kita mencegah bencana serupa di masa depan? Karena tanggul jebol bukan hanya soal air bah, tetapi juga soal manajemen ruang yang gagal.
Audit menyeluruh terhadap keberadaan BHC dan proyek-proyek serupa di sempadan sungai adalah langkah awal yang masuk akal. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan aturan. Jika ada yang melanggar, pembenahan harus dilakukan tanpa kompromi.
