Pemkab Sumenep Kucurkan Rp3,1 Miliar untuk RTLH 2025, Naik Jadi Rp30 Juta per Unit

NEWS DIMADURA, SUMENEP–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Setempat, menambah alokasi anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025.
‎
‎Jika sebelumnya setiap unit rumah menerima Rp25 juta, kini besaran bantuan dinaikkan menjadi Rp30 juta per rumah.
‎
‎Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dan untuk memastikan rumah yang dibangun benar-benar layak huni serta bisa ditempati secara nyaman dan aman.
‎
‎Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perkimhub Sumenep, Noer Lisal Anbiyah, menyampaikan total dana yang digelontorkan mencapai Rp3,1 miliar.
‎
‎“Karena usulan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2025 tidak disetujui, maka jumlah penerima bantuan harus disesuaikan menjadi 117 orang, dari sebelumnya 150 orang. Fokusnya kami arahkan pada kualitas bangunan,” kata Lisal.
‎
‎Menurut dia, nilai bantuan Rp25 juta pada tahun-tahun sebelumnya dinilai belum memadai. Masih banyak pembangunan rumah yang belum tuntas atau hanya separuh jalan.
‎
‎Setelah dilakukan evaluasi, angka Rp30 juta dinilai cukup untuk mewujudkan rumah ukuran 6×4 meter dengan standar kelayakan.
‎
‎Bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai. Masyarakat akan menerima dalam bentuk material senilai Rp17,6 juta serta jasa tenaga kerja senilai Rp12,4 juta.
‎
‎”Pola ini lebih efektif sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan,”jelasnya.
‎
‎Lisal menegaskan, Disperkimhub memastikan seluruh proses pembangunan akan diawasi hingga rampung.
‎
‎Pengawasan teknis juga melibatkan aparat terkait untuk menjamin kualitas dan ketepatan sasaran.
‎
‎”Dengan peningkatan besaran bantuan ini, kami berharap penerima manfaat dapat segera menempati rumah baru yang lebih sehat, aman, dan layak untuk dihuni,”tutup dia.***