NASIONAL, DIMADURA–Polemik surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak hukum baru setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum final.
Menurut Yusril, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk menggugat putusan MA tersebut, termasuk melalui peninjauan kembali (PK).
Dengan demikian, pemerintah tinggal menindaklanjuti amar putusan setelah menerima salinan resmi dari lembaga peradilan tertinggi itu.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril, seperti dikutip Antara, Selasa, 10 November 2026.
Putusan yang dimaksud berkaitan dengan perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi sekaligus membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.
Pengadilan juga memerintahkan kementerian terkait mencabut dokumen tersebut.
Yusril menjelaskan, pembatalan itu berlaku surut atau ex tunc. Artinya, keabsahan surat tersebut dinyatakan gugur sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.
"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.
