SUMENEP, DIMADURA – Di tengah derasnya arus informasi, mempertahankan kemerdekaan juga membutuhkan kejernihan berpikir. Media sosial dipenuhi silang pendapat tokoh politik, pernyataan antarkader partai, analisis pengamat, hingga informasi yang kebenarannya kerap kabur. Publik menghadapi tantangan untuk membedakan fakta, opini, kritik, dan manipulasi.
Fenomena itu menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Sumenep sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi, S.H., M.H., dalam memaknai Hari Pahlawan 10 November 2026.
Politisi Demokrat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Sumenep tersebut menilai, semangat kepahlawanan masa kini juga berkaitan dengan kemampuan menjaga nalar di tengah riuhnya informasi.
Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan kewajaran. Namun, pernyataan yang dipotong dari konteks dan informasi tanpa verifikasi berpotensi membentuk persepsi keliru.
“Tidak semua yang ramai adalah kebenaran. Informasi perlu diperiksa, pendapat perlu ditimbang, dan kesimpulan membutuhkan kejernihan,” jelas Mulyadi kepada media ini, Selasa (10/11).
Menurutnya, kecakapan digital tidak cukup diukur dari kemampuan mengakses teknologi. Masyarakat perlu memahami sumber informasi, membaca kepentingan di balik sebuah narasi, serta membandingkan keterangan sebelum mengambil sikap.
Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik menurutnya perlu ditopang data dan pemahaman utuh agar ruang publik tidak dipenuhi prasangka dan kesimpangsiuran.
“Demokrasi memberi ruang untuk berbeda, bukan alasan untuk menanggalkan nalar. Kritik boleh tajam, tetapi fakta harus tetap menjadi pijakan,” tuturnya.
Dalam refleksi Hari Pahlawan, Mulyadi mengaitkan persoalan tersebut dengan semangat persatuan yang diwariskan para pejuang. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga kesatuan di tengah perbedaan.
Pesan itu selaras dengan cita-cita Partai Demokrat yang terangkum dalam slogan *“Yang Penting Negara Adil, Rakyat Sejahtera.”*
