NEWS DIMADURA, SAMPANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) menuding pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sampang sarat masalah. Tuduhan itu mereka sampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sampang, Kamis (21/8/2025). Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat desa dengan menarik biaya jauh melebihi ketentuan. Koordinator aksi, Imam Baidowi, menegaskan bahwa peserta PTSL seharusnya hanya diwajibkan membayar Rp150 ribu sesuai aturan dalam SKB Tiga Menteri. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak masyarakat justru dipalak dengan nominal lebih besar. “Ini jelas merugikan rakyat kecil. Kami mendesak DPRD dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pungli tersebut,” tegas Imam. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sampang, Rudi Kurniawan, menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. “Kalau ada bukti pungli, laporkan. Kami mendukung penegakan hukum, meski DPRD tidak bisa langsung mengeksekusi persoalan tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sampang, Iwan Effendi, menambahkan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal program PTSL. “Kami akan mendorong adanya regulasi daerah terkait pembebasan BPHTB agar masyarakat tidak lagi terbebani,” tegasnya.***