Ketiga, meminta keterbukaan distribusi anggaran publikasi pemerintah daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp8,2 miliar per tahun. Transparansi dianggap penting untuk menjamin kesempatan yang adil bagi seluruh perusahaan pers dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah.
Keempat, FWS mengusulkan agar setiap OPD memiliki tema besar publikasi tahunan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, UMKM, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, pencegahan stunting hingga inovasi pelayanan publik.
Kelima, FWS menilai mekanisme mini kompetisi dalam e-Katalog Versi 6 belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengadaan jasa publikasi media. Padahal, mekanisme tersebut dirancang untuk menciptakan persaingan yang sehat, terbuka, efisien, dan akuntabel bagi seluruh penyedia jasa.
Selain menyampaikan berbagai catatan tersebut, FWS juga meminta Komisi I DPRD Sumenep melakukan pengawasan terhadap tata kelola anggaran publikasi pemerintah daerah, mendorong penyusunan SOP administrasi e-Katalog yang seragam, menetapkan standar harga publikasi, membuka data distribusi anggaran secara transparan, serta mengoptimalkan mekanisme mini kompetisi sesuai regulasi LKPP.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sumenep Darul Hasyim Fath menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan yang berkembang dalam forum audiensi.
"Kami memahami apa yang menjadi aspirasi para punggawa jurnalis ini. Izinkan kami Komisi I untuk melakukan kajian. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan pleno komisi dan selanjutnya menjadi referensi bagi Diskominfo dalam menerapkan tata kelola advertorial yang lebih baik," jelas Darul.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Sumenep dan FWS sepakat untuk mendorong kajian bersama dengan OPD terkait implementasi e-Katalog dan tata kelola kerja sama publikasi media. Hasil kajian tersebut nantinya akan dibahas dalam pleno Komisi I sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
"Kita bahas nanti ini secara khusus di pleno," pungkas pria asal Masalembu itu.
---
