SUMENEP, DIMADURA–Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Salah satunya terjadi di SPBU 54.694.01 di Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Kamis (3/9/2026) sore hari.
Kondisi tersebut terlihat dalam beberapa hari terakhir, terutama di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Kota Sumenep dan Kecamatan Batuan.
Bahkan, salah satu SPBU di wilayah tersebut sempat mengalami kekosongan seluruh jenis BBM selama sekitar satu hari.
Kondisi itu dikeluhkan warga karena berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari.
Salah satunya disampaikan Moh. Fajar Siddiq, warga Kecamatan Saronggi yang setiap hari harus bepergian ke Kota Sumenep untuk bekerja.
Fajar mengaku sempat khawatir tidak mendapatkan BBM untuk menunjang aktivitasnya.
Beruntung, kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi melalui pedagang BBM eceran di sekitar tempat tinggalnya.
“Beruntung masih ada di pedagang eceran sekitar rumah,” kata Fajar, Rabu (2/9/2026).
Menurut Fajar, kelangkaan BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi menghambat mobilitas masyarakat.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Saya khawatir ini selain menghambat aktivitas juga bisa membuat kenaikan harga barang-barang,” ujarnya.
Fajar meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai persoalan ketersediaan BBM bersubsidi telah berlangsung cukup lama. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi dinilai semakin membebani masyarakat.
“Sudah berbulan-bulan ini belum teratasi secara pasti masalah kelangkaan BBM. Pemerintah hanya menjawab tidak ada pengurangan kuota, padahal masyarakat butuh ketersediaan. Sedangkan BBM nonsubsidi naiknya sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menata kembali distribusi kuota BBM bersubsidi.
Penataan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengiriman stok ke masing-masing SPBU sehingga ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026.
“Agar stok yang tersedia bisa mencukupi hingga akhir tahun 2026 dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” kata Dadang.
Menurut Dadang, pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan terhadap sejumlah SPBU di Sumenep. Langkah itu dilakukan setelah ditemukan SPBU yang mengalami kekosongan stok beberapa waktu lalu.
Selain melakukan penataan distribusi, Pemkab Sumenep juga tengah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dadang mengatakan langkah tersebut ditempuh untuk memastikan BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kendaraan mewah agar menggunakan BBM nonsubsidi.
“Karena BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin,” tuturnya.
Dadang mengatakan salah satu faktor yang turut memengaruhi meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi adalah perpindahan sebagian konsumen dari Pertamax ke Pertalite.
Peralihan tersebut terjadi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Terlebih, pada tanggal 1 September 2026 beberapa jenis BBM kembali mengalami kenaikan lagi,” tandasnya.
Pemkab Sumenep juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak kelangkaan BBM terhadap harga kebutuhan masyarakat.
Salah satunya melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah di sejumlah pasar tradisional.
Menurut Dadang, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran distribusi barang menggunakan kendaraan angkutan.
Langkah ini dirinya berharap dapat menjaga pasokan kebutuhan masyarakat tetap berjalan ke berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep.
“Kami berharap nantinya tingkat inflasi bisa terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa terkendali,” pungkasnya. ***
