Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Saya khawatir ini selain menghambat aktivitas juga bisa membuat kenaikan harga barang-barang,” ujarnya.
Fajar meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Ia menilai persoalan ketersediaan BBM bersubsidi telah berlangsung cukup lama. Sementara itu, harga BBM nonsubsidi dinilai semakin membebani masyarakat.
“Sudah berbulan-bulan ini belum teratasi secara pasti masalah kelangkaan BBM. Pemerintah hanya menjawab tidak ada pengurangan kuota, padahal masyarakat butuh ketersediaan. Sedangkan BBM nonsubsidi naiknya sangat tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menata kembali distribusi kuota BBM bersubsidi.
Penataan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pengiriman stok ke masing-masing SPBU sehingga ketersediaan BBM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026.
“Agar stok yang tersedia bisa mencukupi hingga akhir tahun 2026 dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” kata Dadang.
Menurut Dadang, pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan terhadap sejumlah SPBU di Sumenep. Langkah itu dilakukan setelah ditemukan SPBU yang mengalami kekosongan stok beberapa waktu lalu.
Selain melakukan penataan distribusi, Pemkab Sumenep juga tengah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
