“Kami akan sampaikan kepada seluruh mitra supaya semuanya paham dan tidak ada kendala di lapangan,” jelasnya.
Kholilurrahman menegaskan, perubahan skema insentif tidak mengubah fokus utama pelaksanaan program MBG.
"Pelayanan kepada penerima manfaat tetap menjadi prioritas," ucap dia.
“Prioritas kami, layanan kepada penerima manfaat tetap tepat sasaran dan sesuai standar gizi serta keamanan pangan,” tegas Kholilurrahman.
Di sisi lain, sebelumnya, Kepala BGN RI Sudaryono menyatakan pihaknya tidak memberikan otorisasi kepada pihak mana pun untuk membantu proses aktivasi dapur SPPG.
Menurut Sudaryono, dapur SPPG yang telah siap beroperasi akan melalui proses pemeriksaan sebelum diaktifkan.
BGN juga mulai melakukan aktivasi dapur SPPG di sejumlah daerah pada 2 Oktober 2026.
Prioritas diberikan kepada wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, terutama kawasan Indonesia bagian timur.
Sebanyak 480 SPPG direncanakan dibuka dalam tahap tersebut. Rinciannya terdiri dari 211 SPPG Mitra Mandiri dan 269 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
SPPG tersebut tersebar di 14 provinsi dan 116 kabupaten/kota.
