SUMENEP, DIMADURA–Kapolresta Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyatakan tidak akan memberi ruang bagi praktik prostitusi di wilayah hukumnya. 

Selain menindak pelaku melalui proses hukum, kepolisian juga akan memperkuat pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ariek setelah jajarannya mengungkap dugaan praktik prostitusi online yang melibatkan seorang pria berinisial M (40), warga Kecamatan Saronggi pada konferensi pers, Jumat, 20 November 2026.

Pengungkapan kasus itu menjadi penindakan pertama terkait prostitusi sejak Ariek menjabat sebagai Kapolresta Sumenep.

"Kami berkomitmen memberantas praktik prostitusi. Upaya ini tidak hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan pendekatan pencegahan," kata Ariek. 

Menurut dia, penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan edukasi masyarakat. 

Karena itu, Polresta Sumenep berupaya membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat untuk mencegah keterlibatan warga dalam prostitusi maupun aktivitas lain yang melanggar hukum.

Ia mengatakan, sosialisasi dan penyampaian pemahaman hukum menjadi bagian dari langkah kepolisian menekan potensi tindak pidana.

"Sesuai perintah Kapolri, kami sering bertemu dengan seluruh elemen masyarakat untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman agar masyarakat tidak melakukan perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Sebelumnya, Satreskrim Polresta Sumenep menangkap M di Hotel Wijaya I, Kecamatan Kota Sumenep, Rabu, 18 November 2026, sekitar pukul 00.58 WIB.

Polisi menduga pria tersebut berperan sebagai perantara prostitusi online dengan menawarkan perempuan kepada calon pelanggan melalui aplikasi WhatsApp.

Kepala Satreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno mengatakan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai keberadaan seorang pria bersama perempuan yang bukan pasangan suami istri di salah satu kamar hotel.

Dari penyelidikan, polisi menduga M telah menjalankan aktivitas tersebut sejak Januari hingga November 2026 dengan menawarkan perempuan yang berbeda kepada pelanggan.

Dalam setiap transaksi, pelanggan dikenai tarif Rp 200 ribu. Dari uang tersebut, Rp 150 ribu diberikan kepada perempuan yang ditawarkan, sedangkan Rp 50 ribu diduga menjadi keuntungan M.

"Pria itu diduga telah membayar sejumlah uang kepada M untuk mendapatkan layanan seksual," kata Bambang. 

Saat ini, penyidik masih mendalami perkara tersebut. Polisi juga menyiapkan proses penahanan, melengkapi berkas penyidikan, serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

M disangkakan melanggar Pasal 420 dan/atau Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan sebagai perantara dalam perbuatan cabul dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.

Bambang mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam prostitusi daring maupun praktik yang mengeksploitasi perempuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ia juga meminta warga segera melapor apabila mengetahui aktivitas serupa di lingkungannya.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui praktik serupa," katanya. ***