Namun, peningkatan modal ini tidak diikuti dengan peningkatan PAD yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah mendasar dalam pengelolaan BUMD. Tanpa manajemen yang efektif dan SDM yang kompeten, peningkatan modal tidak akan memberikan dampak positif yang diharapkan.
Mochtar Pabottingi dalam bukunya "Politik dan Kekuasaan", mengatakan, "Kunci keberhasilan pengelolaan kekayaan daerah terletak pada SDM yang profesional dan berintegritas tinggi. Tanpa itu, segala usaha peningkatan modal dan kebijakan akan sia-sia", (hlm. 105).
Profesionalisme Pengelolaan BUMD
Salah satu penyebab utama rendahnya PAD dari BUMD adalah kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan. Banyak BUMD yang diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian yang memadai. Contohnya adalah PT. Sumekar yang pernah mengalami kebangkrutan hingga tidak mampu membayar gaji karyawan.
"
Hal ini menunjukkan bahwa manajemen yang buruk dan kurangnya profesionalisme berdampak langsung pada kinerja BUMD.
"
Untuk mengatasi masalah ini, BUMD harus dikelola oleh para profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Hanya dengan demikian, BUMD dapat berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Penduduk Sumenep dan Urbanisasi
Realitas menunjukkan bahwa banyak penduduk Sumenep lebih memilih bekerja ke luar daerah ketimbang mencari pencaharian di kabupaten berjuluk Kota Keris ini.
Banyak dari mereka bekerja sebagai penjaga toko kelontong di Jakarta, Bali, Banyuwangi, dan daerah lainnya. Fenomena ini mengindikasikan kurangnya peluang kerja yang layak di Sumenep, sehingga mendorong penduduknya untuk mencari peruntungan di tempat lain.
Di sisi lain, tidak ada pendataan terhadap penduduk urban yang semestinya menjadi perhatian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Kerja sama dengan pemerintah desa yang tersebar di 27 kecamatan perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.
