BACA JUGA:
Urgensi Evaluasi dan Pembenahan
Pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD yang ada. Langkah pertama adalah melakukan seleksi SDM yang benar-benar profesional di bidangnya.
Selain itu, manajemen BUMD perlu ditata ulang agar lebih efektif dan efisien dalam mengelola kekayaan daerah. Evaluasi ini harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa BUMD dapat beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Pemerintah juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan praktisi, untuk memastikan bahwa evaluasi dan pembenahan dilakukan dengan tepat dan efektif.
Data Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, tingkat pengangguran terbuka di kabupaten ini mencapai 4,18% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"
Selain itu, laporan BPS juga menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang utama ekonomi Sumenep, dengan kontribusi sebesar 42,5% terhadap PDRB.
"
Hal ini menegaskan perlunya diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM untuk mengoptimalkan potensi daerah.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Krisis SDM dalam pengelolaan kekayaan daerah bisa berakibat fatal, mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. B
BUMD yang dikelola dengan buruk tidak hanya akan menghambat peningkatan PAD, tetapi juga akan menghilangkan peluang kerja dan mengurangi pendapatan masyarakat.
