Hanya Segelintir Hasilkan PAD, Sebagian Besar Bumdes di Sampang Mangkrak

SAMPANG, dimadura.id – Puluhan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Sampang masih belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Meski berstatus aktif dan mengantongi izin, sebagian besar Bumdes dinilai belum produktif dalam menjalankan usaha yang seharusnya mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun mendukung program ketahanan pangan.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Sudarmanta, mengungkapkan dari total 180 desa, baru 90 Bumdes yang sudah resmi berizin. Namun, dari jumlah itu, sebagian besar masih banyak yang belum produktif.

“Yang Bumdes izinnya sudah lengkap sekitar 90, sisanya masih proses. Kalau ditanya produktif, ya banyak yang belum. Baru tahun ini mereka mulai mengurus 20 persen ketahanan pangan itu,” terang Sudarmanta, Kamis (2/10/2025).

Sudarmanta menambahkan, hanya beberapa desa yang benar-benar bisa disebut produktif dan menghasilkan PAD. Di antaranya adalah Bumdes di Desa Lon Malang (Batu Lenger Timur), Bira Tengah (Kecamatan Sokobana), Klobur (Kecamatan Sreseh), serta Desa Pangarengan (Kecamatan Pangarengan).

“Penghasilan Bumdes yang produktif itu tercatat hanya sekitar beberapa desa. Itu pun tidak banyak. Yang kita kategorikan produktif adalah yang mampu menghasilkan PAD,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah tahun ini mewajibkan semua Bumdes untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Jika tidak aktif, pencairan dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan akan ditahan.

Baca Juga:

Kades Jaddung Buka Fakta, Puluhan Tahun Tinggal di Kandang, Ibu Suray Ternyata…

“Imbauannya jelas, semua Bumdes wajib melaksanakan program ketahanan pangan tahun ini. Kalau tidak aktif, dana itu tidak bisa dicairkan, kita kunci disitu,” tegasnya.

Program ketahanan pangan yang diwajibkan mencakup berbagai sektor, mulai dari peternakan, perikanan, hingga pertanian. Bentuknya bisa berupa budidaya lele, ternak sapi, ternak kambing, hingga pengadaan bibit tanaman pangan.***