Begini Upaya Dinkes Sumenep Tangani 750 Balita Stunting

NEWS SUMENEP, DIMADURA — Sebanyak 750 balita di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tercatat mengalami stunting. Data tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep, Desy Febryana.

Desy menjelaskan, kasus stunting tersebut tersebar merata di seluruh wilayah kecamatan. “Balita stunting di Sumenep tersebar di 27 kecamatan,” kata Desy kepada wartawan, Kamis (18/12/2025).

Di tengah jumlah kasus yang cukup besar itu, Dinkes P2KB Sumenep memastikan telah melakukan berbagai langkah penanganan.

Salah satu intervensi awal yang dilakukan ialah pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu PKMK khusus bagi balita stunting. “Penanganan awal dilakukan dengan Pemberian Diet Khusus atau PDK selama kurang lebih 14 hari,” lanjutnya.

Menurut Desy, PDK bertujuan untuk mengejar pertumbuhan dan memperbaiki status gizi balita, khususnya pada indikator tinggi badan menurut umur. “Fokus utama PDK adalah memperbaiki kondisi gizi agar pertumbuhan anak bisa dikejar sesuai usianya,” katanya.

Setelah masa PDK selesai, intervensi dilanjutkan melalui PMT berbasis pangan lokal. Dalam tahap ini, Dinkes P2KB menekankan asupan protein tinggi agar efektivitas pemulihan tetap terjaga. “PMT lanjutan menggunakan pangan lokal dengan Protein Efficiency Ratio atau PER minimal 12 persen,” tuturnya.

Baca Juga:

Saham BJTM Makin Atraktif, Bank Jatim Bagikan Dividen Yield Potensial 9,6 Persen

Meski demikian, Desy mengakui proses penanganan stunting di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala yang dihadapi adalah tidak semua balita stunting dapat langsung memperoleh intervensi PDK.

“PDK harus sesuai dengan diagnosis medis, resep diet dari dokter spesialis anak, serta perhitungan ahli gizi,” ungkapnya.

Selain penanganan, Dinkes P2KB Sumenep juga menaruh perhatian besar pada aspek pencegahan. “Mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga intervensi justru lebih ditekankan pada balita dengan masalah gizi lain sebelum menjadi stunting,” jelas Desy.

Ia menambahkan, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada Dinkes dan jejaringnya. “Tidak semua kasus stunting dapat diintervensi langsung oleh Dinkes dan jejaringnya, sehingga diperlukan peran dan penanganan optimal dari pihak lain,” katanya.

Ke depan, Dinkes P2KB Sumenep telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat penanganan stunting. Program tersebut meliputi penguatan deteksi dini dan skrining rutin di posyandu, standarisasi SOP penanganan stunting dan PDK, penguatan sistem rujukan, serta peningkatan kerja sama lintas sektor.

“Intervensi juga akan diarahkan pada balita berisiko stunting seperti wasting, underweight, dan berat badan tidak naik,” pungkas Desy Febryana.

***