Musrenbang RKPD 2027, Wabup Sumenep Tekankan Pemerataan hingga Kepulauan

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur, telah resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
‎
‎Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.
‎
‎Acara ini dilaksanakan di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (30/3/2026).
‎
‎Dalam pelaksanaan Musrenbang kali itu, tercatat sebanyak 771 usulan masyarakat telah diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
‎
‎ Jumlah tersebut mencerminkan tingginya partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan.
‎
‎Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Kh. Imam Hasyim, mengatakan Musrenbang merupakan wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus merumuskan program pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan daerah.
‎
‎“Kegiatan ini juga sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mampu menjawab permasalahan strategis daerah,” jelasnya.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen tidak mengabaikan wilayah kepulauan dalam pembangunan, guna mengurangi disparitas antara daratan dan kepulauan yang selama ini masih dirasakan masyarakat.
‎
‎Namun demikian, Imam mengakui adanya tantangan berupa pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar 50 persen.
‎
‎Kondisi ini, menurutnya berpotensi memengaruhi sejumlah program dan kegiatan pembangunan, termasuk di wilayah kepulauan.
‎
‎“Kami membutuhkan partisipasi aktif dan kontribusi pemikiran dari seluruh pemangku kepentingan agar program yang direncanakan benar-benar berdampak,” katanya.
‎
‎Imam menilai, optimalisasi anggaran akan dilakukan dengan menyesuaikan berbagai usulan masyarakat terhadap program prioritas daerah. Dengan begitu, program yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
‎
‎“Program dan kegiatan yang akan dirumuskan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin,” tutur dia.
‎
‎Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Dul Siam, berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
‎
‎Ia mengungkapkan, Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau yang hingga kini masih menghadapi kesenjangan pembangunan.
‎
‎Karena itu, perhatian yang setara terhadap wilayah kepulauan dinilai menjadi hal mendesak.
‎
‎“Kepulauan adalah bagian dari Kabupaten Sumenep yang harus mendapatkan perhatian yang sama,” tegas dia.
‎
‎Dul Siam juga mendorong agar hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan.
‎
‎Menurut dia, partisipasi masyarakat dalam reses akan berpengaruh terhadap kualitas penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang selanjutnya perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan daerah.
‎
‎“Pada saat yang sama, kami tetap memperhatikan relevansinya dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan anggaran,” tutup Dul Siam.***