Sebulan Lebih Krisis BBM Hantam Kepulauan Sumenep

NEWS, DIMADURA – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus memicu keresahan masyarakat.

Kelangkaan pasokan yang disebut telah berlangsung lebih dari satu bulan itu kini mulai berdampak pada sektor ekonomi, distribusi kebutuhan pokok, hingga aktivitas transportasi antarpulau.

Wilayah yang dilaporkan terdampak meliputi Kepulauan Kangean, Raas, hingga Masalembu. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM, sementara harga jual di tingkat pengecer dilaporkan terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.

Salah satu pemuda kepulauan, Ach. Fauzi Arif, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret dalam merespons persoalan tersebut. Menurutnya, kondisi ini membuat masyarakat kepulauan semakin tertekan.

“Atas nama pemuda kepulauan, kami berharap pemerintah segera turun melakukan sidak dan memastikan distribusi BBM berjalan normal. Masyarakat benar-benar merasa dianaktirikan dengan kondisi yang semakin sulit seperti sekarang,” kata Fauzi Arif kepada sejumlah media, Kamis (14/5/2026).

Ia menyebut kelangkaan BBM di wilayah kepulauan telah berlangsung sekitar satu setengah bulan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga memukul distribusi kebutuhan primer karena biaya transportasi laut ikut melonjak.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Korban Tagih Polisi Seret AO dan Pimpinan Briguna BRI Sumenep ke Penyidikan

“Pasokan bahan pokok tersendat. Harga-harga juga mulai naik karena distribusi tidak lancar. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat kepulauan,” ujarnya.

Selain memicu kenaikan biaya operasional nelayan, transportasi antarpulau, dan usaha kecil warga, keterbatasan BBM juga mulai menghambat akses pendidikan serta layanan kesehatan di beberapa wilayah kepulauan akibat terganggunya mobilitas laut.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep segera berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait guna memastikan distribusi energi tetap berjalan normal.

Mereka juga meminta agar pengawasan diperketat supaya tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat di wilayah kepulauan.

***