Chrisna menambahkan, keterlambatan administrasi juga meningkatkan beban kerja akuntan dan ahli gizi yang harus menunggu seluruh dokumen diselesaikan sebelum kegiatan operasional dapat berjalan.
"Ketika datang ke dapur pun, beliau lebih banyak memberikan arahan dan menyetujui administrasi. Padahal pengawasan operasional merupakan tanggung jawab kepala SPPG," katanya.
Dampak kekosongan pimpinan juga dirasakan pihak mitra penyelenggara. Mitra SPPG Sapeken 2, Evi Sumartini, menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mitra, meski selama ini pelayanan kepada penerima manfaat tetap diupayakan secara maksimal.
"Ini berimplikasi pada anggapan mitra yang tidak baik, padahal kami memiliki komitmen memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Sapeken, Dedy Permadi, membenarkan telah menerima laporan khusus dari para relawan. Ia menyebut penyusunan laporan tersebut merupakan arahan dari Koordinator Wilayah (Korwil).
"Laporannya sudah saya terima dan akan kami teruskan kepada Korwil," kata Dedy.
Terpisah, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme apabila fakta-fakta yang disampaikan terbukti benar.
"Jika benar hal itu terjadi, silakan buatkan laporan khusus kepada kami. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkannya ke KPPG, sekaligus mengambil langkah-langkah konkret," ujarnya.
Ia menegaskan, keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap menjadi prioritas karena merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat," pungkasnya. ***
