SUMENEP, DIMADURA – Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sapeken 2, Kabupaten Sumenep, dilaporkan berhenti total.
Kondisi tersebut membuat relawan dan pegawai menyampaikan laporan khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui jalur koordinasi resmi.
Layanan MBG yang semestinya berjalan mulai Senin (13/7/2026) tidak dapat dilaksanakan.
Penyebabnya, diduga karena Kepala SPPG Sapeken 2 berinisial AH tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga proses produksi hingga distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat (PM) terhenti.
Merespons situasi tersebut, seluruh relawan bersama pegawai SPPG Sapeken 2 menyusun laporan khusus (Lapsus) yang ditandatangani secara kolektif.
Dokumen itu telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) Sapeken sebagai bahan tindak lanjut.
Akuntan SPPG Sapeken 2, Chrisna Sangandea F.M., mengatakan AH terakhir kali berada di dapur pada 19 Juni 2026. Setelah itu, berbagai upaya komunikasi yang dilakukan relawan, pegawai, hingga mitra penyelenggara disebut tidak pernah mendapat respons.
"Kami bersama PIC dan seluruh relawan sudah mengajukan Lapsus kepada pihak yang berwenang di Badan Gizi Nasional melalui Korcam Sapeken dan Korwil Sumenep," ungkap Chrisna, dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (18/7) siang.
Menurutnya, sebelum tidak lagi diketahui keberadaannya, kepala SPPG tersebut juga sudah jarang berada di lokasi operasional dapur. Sebagian besar pekerjaan disebut dikerjakan dari kediamannya di Kalisangka, Kecamatan Kangean.
Akibatnya, persetujuan administrasi dan anggaran kerap terlambat hingga malam hari, bahkan bergeser ke hari berikutnya. Kondisi itu berdampak langsung terhadap kelancaran produksi makanan serta jadwal distribusi kepada penerima manfaat.
Chrisna menambahkan, keterlambatan administrasi juga meningkatkan beban kerja akuntan dan ahli gizi yang harus menunggu seluruh dokumen diselesaikan sebelum kegiatan operasional dapat berjalan.
"Ketika datang ke dapur pun, beliau lebih banyak memberikan arahan dan menyetujui administrasi. Padahal pengawasan operasional merupakan tanggung jawab kepala SPPG," katanya.
Dampak kekosongan pimpinan juga dirasakan pihak mitra penyelenggara. Mitra SPPG Sapeken 2, Evi Sumartini, menilai kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mitra, meski selama ini pelayanan kepada penerima manfaat tetap diupayakan secara maksimal.
"Ini berimplikasi pada anggapan mitra yang tidak baik, padahal kami memiliki komitmen memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Sapeken, Dedy Permadi, membenarkan telah menerima laporan khusus dari para relawan. Ia menyebut penyusunan laporan tersebut merupakan arahan dari Koordinator Wilayah (Korwil).
"Laporannya sudah saya terima dan akan kami teruskan kepada Korwil," kata Dedy.
Terpisah, Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, memastikan setiap laporan yang masuk akan diproses sesuai mekanisme apabila fakta-fakta yang disampaikan terbukti benar.
"Jika benar hal itu terjadi, silakan buatkan laporan khusus kepada kami. Nanti akan kami tindaklanjuti dengan mengirimkannya ke KPPG, sekaligus mengambil langkah-langkah konkret," ujarnya.
Ia menegaskan, keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis harus tetap menjadi prioritas karena merupakan program strategis pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
"Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para penerima manfaat," pungkasnya. ***
