Mahasiswa yang akrab disapa Rofi itu menambahkan, Mimbar Demokrasi juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa angkatan 2026 untuk membangun keberanian menyampaikan pendapat dan mengasah daya kritis.

Ia berharap mahasiswa tidak hanya berkutat dengan teori di ruang perkuliahan, tetapi mampu membaca persoalan nyata di lingkungan sekitarnya.

Terlebih, berbagai persoalan di tingkat daerah maupun nasional membutuhkan keterlibatan generasi muda dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Bagaimana teman-teman mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan, khususnya di Kabupaten Sumenep maupun di negara kita," ujarnya.

Sementara itu, dalam orasinya, Zahrir Ridho menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan berbicara.

Demokrasi, menurut dia, harus tercermin dalam kebijakan yang menjamin keadilan dan mengutamakan kepentingan bersama.

Ia menilai ruang kritik harus tetap terbuka, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari tanggung jawab intelektual mahasiswa.

"Mimbar ini adalah ruang hidup bagi nalar kritis yang sehat. Demokrasi tidak boleh mati di dalam pagar kampus maupun luar kampus. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat birokrasi institusional maupun sosial, senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan bersama," tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa PPKn UPI Sumenep ingin menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik sekaligus kesediaan untuk mengawal perubahan.

Sebab, kritik yang hanya berhenti di atas panggung berisiko kehilangan maknanya jika tidak diikuti upaya nyata. ***