SUMENEP, DIMADURA– Sejumlah mahasiswa Universitas PGRI (UPI) Sumenep, Madura, Jawa Timur, membawa kritik terhadap, Madura, Jawa Timur, persoalan sosial dan pemerintahan ke ruang publik.
Melalui Mimbar Demokrasi, mereka menyuarakan kegelisahan atas kondisi masyarakat sekaligus mendesak pemangku kebijakan agar lebih peka terhadap persoalan yang terjadi di Kabupaten Sumenep.
Aksi yang digelar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), itu berlangsung di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Sumenep, Rabu (11/10/2026).
Bagi mahasiswa, kegiatan tersebut bukan sekadar panggung untuk berpidato, membaca puisi, atau menampilkan ekspresi seni.
Mimbar itu menjadi sarana menyampaikan kritik sekaligus mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawabnya dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Ketua HMP PPKn, Moh. Iqbal Asyrofi, mengatakan kegiatan tersebut sengaja dirancang agar tidak berhenti sebagai agenda seremonial organisasi.
Ia ingin gagasan dan kritik yang disampaikan mahasiswa mampu menggugah kesadaran publik maupun para pemimpin daerah.
Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah praktik diskriminasi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Ia secara khusus berharap Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo lebih peka terhadap persoalan tersebut.
"Di dalamnya tidak hanya menampilkan sebuah penampilan, tapi juga bertujuan HMP PPKn dapat menjadi sorotan dalam menyadarkan masyarakat," kata Iqbal.
Mahasiswa yang akrab disapa Rofi itu menambahkan, Mimbar Demokrasi juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa angkatan 2026 untuk membangun keberanian menyampaikan pendapat dan mengasah daya kritis.
Ia berharap mahasiswa tidak hanya berkutat dengan teori di ruang perkuliahan, tetapi mampu membaca persoalan nyata di lingkungan sekitarnya.
Terlebih, berbagai persoalan di tingkat daerah maupun nasional membutuhkan keterlibatan generasi muda dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
"Bagaimana teman-teman mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan, khususnya di Kabupaten Sumenep maupun di negara kita," ujarnya.
Sementara itu, dalam orasinya, Zahrir Ridho menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan berbicara.
Demokrasi, menurut dia, harus tercermin dalam kebijakan yang menjamin keadilan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Ia menilai ruang kritik harus tetap terbuka, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Sebab, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari tanggung jawab intelektual mahasiswa.
"Mimbar ini adalah ruang hidup bagi nalar kritis yang sehat. Demokrasi tidak boleh mati di dalam pagar kampus maupun luar kampus. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat birokrasi institusional maupun sosial, senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan bersama," tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa PPKn UPI Sumenep ingin menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan keberanian untuk mengkritik sekaligus kesediaan untuk mengawal perubahan.
Sebab, kritik yang hanya berhenti di atas panggung berisiko kehilangan maknanya jika tidak diikuti upaya nyata. ***
