SUMENEP, DIMADURA – Slogan “Polisi Bersama Masyarakat” di bawah kepemimpinan Komjen Pol Suyudi Ario Seto berhadapan dengan ujian di daerah. Polresta Sumenep hingga kini mengaku belum menyelidiki dugaan malapraktik yang berkaitan dengan kematian Mohammad Firman Ramadhani alias Dani, santri Annuqayah, di RS BHC Sumenep.

Ironisnya, meski peristiwa tersebut telah viral dan menjadi perhatian publik, aparat justru masih menunggu pengaduan keluarga korban untuk memulai langkah penegakan hukum.

Hingga Rabu (18/11/2026), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sumenep mengaku belum melakukan langkah penyelidikan. Padahal, kasus tersebut telah menjadi perhatian publik dan diberitakan sejumlah media sejak tanggal 13 Oktober 2026.

Sekadar diketahui, secara hukum, dugaan kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kematian bukan merupakan delik aduan. Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman pidana atas kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menyebabkan pasien meninggal dunia.

Sementara Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mewajibkan penyelidik yang mengetahui atau menerima laporan maupun pengaduan tentang peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan kepolisian yang masih menunggu pengaduan keluarga korban, sementara informasi mengenai kematian Dani telah berkembang luas di ruang publik dan memuat sejumlah keterangan yang patut didalami.

Hal itu terungkap dari keterangan Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Putrawardana, saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) atas kasus tersebut, Rabu (18/11/2026) siang.

Ardan sapaan akrabnya, menyampaikan, Satreskrim belum melakukan pergerakan karena masih mempertimbangkan kemungkinan keluarga korban tidak berkenan apabila proses hukum berjalan tanpa pengaduan mereka.

"Kalau dari pihak Reskrim, selama belum ada aduan atau laporan, Reskrim juga kesulitan untuk ke bawah. Dasarnya kan, kalau ada aduan, baru kita jalan," ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena dugaan tindak pidana yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440 ayat (2) UU Kesehatan tidak mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar penuntutan. Ketiadaan laporan tertulis keluarga semestinya tidak serta-merta menghentikan inisiatif aparat untuk menelusuri informasi awal mengenai peristiwa tersebut.