Namun, dana Pokir di Kabupaten Sumenep seringkali disinyalir menyimpang dari tujuan awalnya, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Sumenep, yang masih menghadapi masalah rendahnya tingkat pembangunan di berbagai desa, sangat membutuhkan transparansi dan pemanfaatan dana Pokir yang tepat guna. Oleh karena itu, Aliansi BEM Sumenep mengajukan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD, yaitu:
1. Pemangkasan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Sumenep. 2. Perbaikan sistem anggaran Pokir di Kabupaten Sumenep. 3. Transparansi dalam pengelolaan dana Pokir DPRD Kabupaten Sumenep.
Aksi ini menjadi suara keras dari mahasiswa yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan anggaran publik, demi kepentingan masyarakat Sumenep yang lebih luas.
Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, menyampaikan bahwa sebanyak 100 personel polisi telah disiagakan untuk mengamankan jalannya demonstrasi.
"Kami menyiagakan personel untuk unras ini dengan aman dan tertib," singkat Widi.***
