Begini Kritik AMS Terkait Wacana Pilkada Tidak Langsung saat Aksi di Gedung Dewan

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme tidak langsung.
‎
‎Kali ini, massa aksi mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
‎
‎Mereka menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi melemahkan konstitusi dan pendidikan demokrasi di daerah.
‎
‎Aksi tersebut merupakan lanjutan dari rangkaian demonstrasi yang sebelumnya digelar secara maraton di sejumlah kantor partai politik di Sumenep, antara lain DPC PKB, Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
‎
‎Dalam demontrasi kali ini, mahasiswa menyasar Partai Gerindra yang memiliki perwakilan di DPRD setempat.
‎
‎AMS menilai wacana Pilkada tidak langsung bukan sekadar persoalan teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan menyangkut arah demokrasi dan masa depan kedaulatan rakyat.
‎
‎Mereka menegaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi mengurangi peran publik dalam menentukan pemimpin daerah.
‎
‎Salah satu orator aksi, Zainuddin, menyampaikan bahwa Pilkada langsung selama ini menjadi ruang partisipasi politik sekaligus sarana pembelajaran demokrasi bagi masyarakat di tingkat lokal.
‎
‎Menurut dia, pencabutan hak memilih secara langsung akan menjauhkan rakyat dari proses politik.
‎
‎“Pilkada langsung bukan hanya soal memilih kepala daerah, tetapi juga media pendidikan politik. Jika mekanisme ini dihapus, maka rakyat semakin tersingkir dari demokrasi,” kata Zainuddin saat berorasi. Selasa, (13/1/26).
‎
‎Hal serupa juga disampaikan Tolak Amir. Ia menilai wacana Pilkada tidak langsung sebagai bentuk kemunduran demokrasi lokal.
‎
‎Menurut dia, alasan tingginya biaya politik dan maraknya politik uang tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak konstitusional warga negara.
‎
‎“Kalau persoalannya biaya politik dan praktik politik uang, yang harus dibenahi adalah sistem dan penegakan hukumnya, bukan dengan menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung,”ucap Amir.
‎
‎Sementara itu, Koordinator Lapangan AMS, Tijanuz Zaman, menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan pilihan politiknya secara rasional.
‎
‎Ia mengkhawatirkan Pilkada tidak langsung justru akan menempatkan rakyat sebagai pihak pasif dalam proses politik daerah.
‎
‎“Jika ini dipaksakan, rakyat hanya akan menjadi penonton dan menunggu siapa yang dipilih oleh legislatif. Bahkan, orang yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan bisa saja terpilih asal memiliki kedekatan dengan elite politik,” kata Tijanuz.
‎
‎Dalam aksi tersebut, AMS menyampaikan tuntutan agar Partai Gerindra Sumenep secara tegas menolak wacana Pilkada tidak langsung.
‎
‎Aspirasi mahasiswa diterima oleh Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPRD Sumenep, Holik Sat.
‎
‎Holik menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa dalam mengawal demokrasi.
‎
‎Ia menilai wacana Pilkada tidak langsung masih berada dalam ranah diskursus elite politik yang bertujuan mencari format terbaik bagi demokrasi Indonesia.
‎
‎“Aspirasi ini akan kami bawa ke tingkat provinsi dan selanjutnya disampaikan ke pusat,”tutur Holik di hadapan massa aksi.
‎
‎Pihkanya juga mengingatkan bahwa polemik serupa pernah terjadi pada 2014, ketika regulasi Pilkada tidak langsung sempat disahkan.
‎
‎Namun, kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan luas dari masyarakat sipil dan mahasiswa.
‎
‎“Jika memang mekanisme itu dinilai tidak baik bagi keberlanjutan demokrasi, maka seharusnya tidak dilanjutkan,”jelas dia.
‎
‎Menurut Holik, demokrasi harus terus dikawal agar berjalan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan nilai-nilai konstitusi.
‎
‎”Kontrol publik terhadap pemerintah tidak boleh melemah,” tegas dia.***