Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kecang di Kepulauan Sumenep Segera Disalurkan

NEWS SUMENEP, DIMADURA–Penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak angin kencang di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan segera dilakukan.
‎
‎Sebelumnya, hingga awal Februari 2026, penyaluran bantuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena cuaca buruk.
‎
‎Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih menunggu kondisi cuaca membaik serta laporan resmi dari pemerintah desa sebagai dasar pendataan dan pertanggungjawaban anggaran.
‎
‎Kepala BPBD Sumenep, Ach. Laili Maulidy, menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih berfokus pada penanganan korban bencana yang terjadi di desa karduluk.
‎
“Secepatnya nanti akan kami salurkan, sambil kami pantau situasi yang membaik,” ujarnya.
‎
‎Laili juga menjelaskan bahwa BPBD masih sibuk dan fokus dengan bencana di Desa Karduluk.
‎
‎”Kami dan teman-teman fokus terlebih dahulu pada desa Karduluk, karena di sana jumlah korbannya lebih banyak,” terang dia. Kamis, (5/2/26).
‎
‎Sementara itu, kerusakan rumah warga akibat cuaca ekstrem terjadi di sejumlah kecamatan kepulauan, antara lain Sapeken, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Arjasa, dan Raas. Namun, secara administratif, laporan lengkap baru diterima dari Kecamatan Raas.
‎
‎“Bantuan tidak bisa kami salurkan tanpa laporan resmi yang menjadi dasar pendataan dan pertanggungjawaban anggaran,” kata Laili, saat dikonfirmasi, Senin (2/2/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, BPBD telah menyiapkan bantuan stimulan bagi warga terdampak yang mencakup kebutuhan sandang dan pangan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga penampungan serta hunian sementara.
‎
‎Distribusi bantuan tersebut baru dapat dilakukan setelah data kerusakan diverifikasi.
‎
‎Menurut Laili, keterlambatan laporan dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan bencana.
‎
‎Keterbatasan akses transportasi dan sarana komunikasi turut memengaruhi kecepatan pelaporan dari desa-desa terdampak.
‎
‎“Wilayah kepulauan memiliki karakteristik khusus. Koordinasi membutuhkan waktu lebih lama karena keterbatasan sarana dan jarak tempuh,” jelas dia.
‎
‎Selain kendala administrasi, Laili menegaskan BPBD juga menghadapi keterbatasan sumber daya.
‎
‎Minimnya armada operasional serta jumlah personel membuat proses penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan secara cepat dan serentak.
‎
‎“Untuk daratan saja kami hanya memiliki dua unit mobil operasional, satu untuk rescue dan satu untuk logistik. Jika harus menjangkau kepulauan, tentu membutuhkan dukungan lintas sektor,” ungkapnya.
‎
‎Sementara itu, anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan VII Kepulauan, Syamsul Bahri, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah percepatan agar bantuan tidak terlambat diterima masyarakat.
‎
‎“Warga terdampak sangat membutuhkan bantuan segera. Pemerintah daerah harus proaktif, jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama,” tegasnya.
‎
‎Ia mendorong BPBD bersama Dinas Sosial P3A mempercepat pendataan dengan melibatkan pemerintah desa, sehingga bantuan darurat dapat segera disalurkan ke wilayah kepulauan yang terdampak angin kencang.
‎
‎Syamsul juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrem.
‎
‎”Masyarakat harus tetap siapsiaga dari cuaca ekstrem termasuk melakukan langkah pencegahan dini guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang,” pungkasnya.***