Anggota DPRD Sumenep Dampingi SNNU Bahas Jaringan Listrik Masalembu di Kementerian ESDM

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Ahmad Juhairi, mendampingi Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Pimpinan Cabang Masalembu membahas kelanjutan pembangunan jaringan listrik di Masalembu bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Pertemuan tersebut digelar bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan guna mengevaluasi progres proyek listrik yang telah dimulai sejak 2019 namun hingga kini belum sepenuhnya tuntas, Senin (23/2/2026).

Rapat juga melibatkan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur dan jajaran PT PLN (Persero) dari tingkat pusat hingga wilayah Jawa Timur dan Madura. Pemerintah Kabupaten Sumenep turut hadir melalui organisasi perangkat daerah terkait.

Ketua SNNU PC Masalembu, Jailani, menyampaikan bahwa keberadaan listrik sangat vital bagi masyarakat kepulauan, terutama untuk menopang sektor perikanan yang menjadi mata pencaharian utama warga.

“Listrik bukan hanya untuk penerangan, tetapi untuk pengolahan hasil perikanan dan pelayanan kesehatan. Tanpa listrik yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat sangat terbatas,” terang Jailani.

Ahmad Juhairi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, dirinya berkewajiban mengawal aspirasi masyarakat kepulauan agar tidak terabaikan dalam pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Juga:

Dinkes Sumenep Gelar Evaluasi Pelaksanaan Program PTM

“Proses pembangunan sudah berjalan sejak 2019, namun belum selesai. Kami meminta kepastian percepatan dari PLN sebagai pelaksana serta dukungan anggaran dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM,” tegasnya.

Ia berharap melalui koordinasi tersebut, jaringan listrik di Masalembu dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh akses energi yang layak dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, Masalembu merupakan wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan.

Ketersediaan jaringan listrik dinilai sangat penting untuk mendukung penyimpanan dan pengolahan hasil tangkapan, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di daerah terpencil.

***