Dugaan Menu MBG Asal-asalan dan Ketiadaan IPAL Jadi Perhatian DPRD Sumenep

NEWS, DIMADURA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mendapat perhatian DPRD setempat.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Abidin, menegaskan program nasional tersebut perlu diawasi ketat agar berjalan sesuai tujuan meningkatkan kualitas gizi siswa.

Hal itu ia sampaikan saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (9/3/2026). Menurutnya, meski program MBG memiliki tujuan baik, sejumlah laporan masyarakat memunculkan kekhawatiran terkait kualitas pelaksanaannya di lapangan.

Zainal menyebut ada informasi mengenai menu MBG yang disajikan di beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga tidak layak konsumsi.

“Dikabarkan di beberapa SPPG yang menyajikan menu MBG kepada siswa, telurnya busuk, nasinya terasa basi, dan sebagainya. Artinya sajiannya dikeluhkan tidak layak,” katanya.

Menanggapi keluhan tersebut, DPRD Sumenep berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik pelaksanaan MBG setelah masa reses berakhir.

Baca Juga:

RSUD Sumenep Hadirkan Layanan Antar Obat Langsung ke Rumah

“Setelah reses saya pastikan akan menggandeng pimpinan dan anggota komisi terkait untuk sidak ke semua MBG yang ada di Kabupaten Sumenep. Saya sudah mengantongi beberapa data MBG yang nakal,” tegasnya.

Dalam pengawasan itu, Komisi IV akan meninjau aspek gizi dan pelaksanaan program, sementara Komisi III fokus pada persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Zainal mengungkapkan, laporan masyarakat menyebut sebagian besar titik MBG di Sumenep diduga belum memiliki fasilitas IPAL yang memadai.

“Ada beberapa laporan dari masyarakat bahwa MBG yang ada di Kabupaten Sumenep ini 90 persen tidak ada IPAL-nya. Maka itu perlu kita lakukan sidak,” jelasnya.

Jika ditemukan pelanggaran administratif, khususnya terkait perizinan maupun pengelolaan limbah, DPRD akan merekomendasikan kepada Bupati Sumenep agar persoalan tersebut diteruskan kepada Badan Gizi Nasional.

Ia juga menyinggung sejumlah kasus keracunan yang sempat dikaitkan dengan program MBG di beberapa daerah. Meski belum menerima laporan serupa di Sumenep, Zainal memastikan akan turun tangan jika ditemukan korban dan penanganannya tidak berjalan.

“Saya pastikan akan turun tangan mewakili rakyat Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Selain membuka ruang pengaduan masyarakat, Zainal menegaskan program MBG tetap layak dilanjutkan selama memberi manfaat nyata bagi siswa. Namun ia mengingatkan agar program tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

“Selama ada manfaat dilanjutkan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk memperkaya oknum, program ini bisa dianggap gagal,” tuturnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan pendapatan antara sebagian tenaga pendidik di Sumenep. “Seperti guru honorer, sukarelawan, maupun PPPK paruh waktu, dengan gaji sejumlah karyawan program MBG yang disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp7 juta per bulan,” urainya mencontohkan.

Karena itu, pihaknya berharap pelaksanaan program MBG dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

***