dimadura
Beranda Tomang Sumenep Tiap Tahun, Lulusan SMK Sumbang Angka Pengangguran di Sumenep

Tiap Tahun, Lulusan SMK Sumbang Angka Pengangguran di Sumenep

Foto: Pelajar SMK. (Istimewa/Doc. Dimadura).

Cropped Cropped Dimadura Logo2 1 150X150 1‎NEWS SUMENEP, DIMADURA–Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

‎Kondisi tersebut terjadi karena sebagian lulusan belum sepenuhnya terserap oleh dunia kerja.

‎Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep memang tergolong rendah. Namun, lulusan SMK tercatat masih mendominasi kelompok pencari kerja yang belum memperoleh pekerjaan.

‎Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat konsep pendidikan SMK sejatinya dipersiapkan untuk mencetak lulusan yang siap kerja.

‎“Padahal konsep SMK itu dipersiapkan untuk siap kerja. Ini yang perlu menjadi perhatian bersama,” sampainya, Jumat (22/5/2026).

‎Menurut Handoyo, persoalan serius itu perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait kesesuaian antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sumenep.

‎“Kondisi ini perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait kesesuaian jurusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sumenep,” kata dia.

‎Handoyo menilai sinkronisasi antara dunia pendidikan dan sektor ketenagakerjaan menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah kejuruan.

‎“Jangan sampai jurusan yang dibuka tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di daerah,” ucap dia.

‎Selain itu, menurut Handoyo, koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan juga dinilai perlu diperkuat agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha maupun industri.

‎Pihaknya menegaskan, ia hanya bertugas menyajikan data berdasarkan hasil survei dan metodologi statistik nasional.

‎Sementara langkah kebijakan dan solusi penanganan menjadi tanggung jawab para pemangku kepentingan terkait.

‎“BPS menghadirkan data, sementara solusi kebijakan perlu dirumuskan bersama oleh stakeholder,” tutur Handoyo.

‎Lebih lanjut, ia berharap persoalan ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari besaran angka pengangguran semata, tetapi juga kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah bekerja.

‎“Penting dipikirkan juga adalah apakah masyarakat yang bekerja itu sudah memiliki penghasilan yang layak,” pungkasnya.***

Follow akun TikTok dimadura.id untuk update video berita terbaru.

Follow
Komentar
Bagikan:

2

Konten Iklan