NEWS DIMADURA, SUMENEP – Forum Ulama Perempuan Madura (FUPM) menekankan pentingnya komitmen terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai 2024.
Seruan ini disampaikan dalam acara doa bersama Pilkada damai se-Madura 2024 dan penandatanganan sepuluh agenda politik perempuan yang digelar di Aula PKP RI Daya Karya, Sumenep pada Rabu (20/11/2024). Kamis, (21/11/2024).
Acara yang dihadiri oleh calon bupati, calon wakil bupati, tim sukses, perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta organisasi perempuan se-Madura.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antar berbagai pihak guna menciptakan Pilkada yang damai sekaligus mendorong kesetaraan gender.
Ketua FUPM, Raudlatun, menyampaikan dengan tegas bahwa agenda politik perempuan harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Madura.
“Sepuluh agenda politik perempuan ini adalah kunci untuk memastikan hak-hak perempuan Madura terlindungi dan terpenuhi,” ungkap Raudlatun.
Agenda tersebut mencakup berbagai isu krusial, seperti pemenuhan hak kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, penghentian kekerasan terhadap perempuan, perlindungan sosial bagi kelompok marjinal, serta pemberantasan korupsi.
Selain itu, Raudlatun juga menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam.
Raudlatun mengingatkan kepada para calon pemimpin agar kebijakan yang ramah terhadap perempuan dapat diterapkan dan produk hukum diskriminatif dapat dihapuskan.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan bersama yang merupakan simbol komitmen terhadap sepuluh agenda politik perempuan.
Ia juga berharap bahwa Pilkada 2024 di Madura tidak hanya berjalan damai, tetapi juga menjadi momentum yang nyata dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Ini adalah langkah awal. Kita bersama-sama harus mengawal pelaksanaannya untuk menciptakan Madura yang berkeadilan,” tegas Raudlatun sebagai penutup.***