KOLOM – Beberapa waktu lalu, tim pemeriksa BPK RI datang ke Sumenep. Mereka memeriksa angka, dokumen, laporan, bukti, dan jejak-jejak penggunaan uang publik. Sebuah pekerjaan yang penting dalam republik yang menggantungkan kepercayaan pada akuntabilitas.
Tapi siapa yang tahu hasilnya selain BPK RI dan lembaga atau institusi yang diperiksanya? Tapi satu hal yang jelas, bahwa setiap pemeriksaan, pasti selalu menyisakan pertanyaan yang lebih tua daripada administrasi: "Apa yang sebenarnya terlihat, dan apa yang luput terlihat?"
Saya jadi teringat kisah pejuang KIM asal Batuputih, Sumenep. Akh Fauzi, namanya. Website yang ia kelola bersama rekan seperjuangannya ternyata sempat menerima penghargaan dari Kominfo RI sebagai KIM terproduktif, sebagaimana dilansir Sumenepkab, 29 Oktober 2023.
Ya, KIM Batuputih pernah mengabarkan desa kepada dunia luar. Ia pernah membawa nama Sumenep ke tingkat nasional. Ia pernah memperoleh penghargaan. Tapi sayang, website itu sudah mati tahun lalu. Bukan karena kehilangan pembaca. Bukan karena kehilangan berita. Ia mati karena biaya yang tak lagi mampu ditanggung.
Kisah itu mengingatkanku pada pemikiran Martin Heidegger tentang "kehadiran". Kita sering menganggap sesuatu ada selama ia berfungsi. Ketika ia hilang, barulah kita menyadari keberadaannya. Website itu menjadi penting justru setelah ia tak lagi bisa dibuka. Ia berubah menjadi pertanyaan.
Kemudian muncul angka.
Dalam data pengadaan yang dapat diakses publik, terdapat alokasi yang berkaitan dengan KIM. Pada 2025 tercatat sekitar Rp94 juta. Pada 2026 nilainya mencapai Rp299 juta. Totalnya mendekati Rp393 juta. Angka itu tentu sah untuk ditanyakan manfaat dan keterhubungannya dengan tujuan program.
Angka memang netral. Seperti kata Max Weber yang mengingatkan bahwa birokrasi dibangun di atas rasionalitas administratif. Segala sesuatu harus dapat dicatat, dihitung, dan dilaporkan. Tetapi kehidupan sosial tidak pernah sepenuhnya tunduk pada tabel. Ada kenyataan yang sering lolos dari deretan angka.
Karena itu saya bertanya-tanya: ketika BPK RI datang memeriksa berbagai dokumen APBD di Sumenep, apakah kisah-kisah semacam ini ikut terbaca? Sebab laporan keuangan dapat menunjukkan serapan anggaran. Laporan keuangan tidak selalu mampu menunjukkan mengapa sebuah website yang pernah berprestasi nasional akhirnya padam.
Tentu saja pemeriksaan keuangan mempunyai batasnya sendiri. BPK bukan lembaga yang bertugas mengukur semangat komunitas. BPK juga bukan lembaga yang menghitung harapan warga desa. Akan tetapi, uang publik selalu memiliki hubungan dengan hasil yang dirasakan masyarakat.
