Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Nur Faizin. Politikus PKB itu meminta pemerintah bersama Pertamina segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM di Madura kembali berjalan normal.
"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," kata Nur Faizin.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu juga meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Madura.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah munculnya kepanikan masyarakat yang berpotensi memicu aksi panic buying.
"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.
Nur Faizin menilai apabila kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," pungkasnya.
Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah di Madura mengaku kesulitan memperoleh BBM bersubsidi dalam beberapa hari terakhir.
Hadi, warga Bangkalan, mengatakan antrean panjang terjadi hampir di seluruh SPBU di daerahnya. Bahkan kondisi tersebut mulai merembet hingga ke Pertashop yang sebelumnya relatif lengang.
"Saya lihat beberapa hari ini di SPBU antre. Bahkan di Pertashop juga antre, sementara di tingkat pengecer banyak yang kosong. Saya akhirnya mengisi BBM di Pertashop karena antreannya tidak terlalu lama," ujarnya kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).
