Ia juga meminta Pertamina dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Madura.
Menurutnya, transparansi informasi sangat penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang berpotensi memicu aksi panic buying atau pembelian berlebihan.
"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.
Selain itu, Nur Faizin mendorong pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperketat agar distribusinya benar-benar tepat sasaran serta mampu mengantisipasi potensi penyalahgunaan subsidi.
Ia menilai, apabila kondisi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," pungkasnya.***
