MADURA – Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditandai antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Madura mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, Nur Faizin.
Politikus PKB itu mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah cepat agar distribusi BBM kembali normal dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar dalam beberapa hari terakhir datang dari berbagai daerah di Madura.
Kondisi tersebut menyebabkan antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, sementara beberapa SPBU lainnya justru tampak sunyi karena stok BBM telah habis atau distribusi belum kembali normal.
Fenomena tersebut terlihat di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Sumenep. Senin (29/6) pagi, suasana sepi tampak di SPBU Pakamban dan POM Pakandangan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang tidak dipadati antrean kendaraan seperti biasanya.
Hadi, warga Bangkalan, mengaku antrean panjang di SPBU telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Bahkan, kondisi tersebut turut merembet hingga ke Pertashop yang sebelumnya relatif lengang.
"Saya lihat beberapa hari ini di SPBU antre. Bahkan di Pertashop juga antre, sementara di tingkat pengecer banyak yang kosong. Saya akhirnya mengisi BBM di Pertashop karena antreannya tidak terlalu lama," ungkap Hadi kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).
Menanggapi situasi tersebut, Nur Faizin meminta pemerintah bersama Pertamina dan instansi terkait segera memastikan distribusi serta pasokan BBM ke seluruh SPBU di Madura berjalan lancar.
Menurut Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jawa Timur itu, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu roda perekonomian daerah.
"Pemerintah harus segera memastikan distribusi dan pasokan BBM ke seluruh SPBU di Pulau Madura berjalan lancar. Jangan sampai masyarakat terus dibebani antrean panjang hanya untuk mendapatkan Pertalite maupun Bio Solar," kata Nur Faizin.
Ia juga meminta Pertamina dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah daerah di Madura.
Menurutnya, transparansi informasi sangat penting untuk mencegah kepanikan masyarakat yang berpotensi memicu aksi panic buying atau pembelian berlebihan.
"Kebutuhan BBM masyarakat harus menjadi prioritas. Jika memang ada kendala distribusi, harus segera diatasi dengan langkah konkret sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian di Madura tidak terganggu," tegasnya.
Selain itu, Nur Faizin mendorong pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi diperketat agar distribusinya benar-benar tepat sasaran serta mampu mengantisipasi potensi penyalahgunaan subsidi.
Ia menilai, apabila kondisi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
"Kalau kondisi ini terus berlangsung, yang dirugikan bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga nelayan, petani, pelaku UMKM hingga sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Pemerintah harus hadir memberikan solusi secepatnya," pungkasnya.***
