SUMENEP, DIMADURA – Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai dirasakan masyarakat di wilayah daratan hingga kepulauan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan POM bensin dilaporkan kehabisan stok Bio Solar dan Pertalite pada Senin (29/6/2026), memicu antrean panjang di sejumlah titik serta menyulitkan aktivitas masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
Di beberapa SPBU bahkan terpasang papan pemberitahuan bertuliskan "Solar Kosong". Kondisi tersebut ditemukan di sejumlah wilayah seperti Pakamban, Pakandangan, Gedungan hingga Paberasan. Pengendara yang datang terpaksa berkeliling mencari SPBU lain yang masih memiliki persediaan BBM.
Kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah daratan, tetapi juga mulai dikhawatirkan berdampak lebih besar terhadap masyarakat kepulauan yang selama ini sangat bergantung pada distribusi logistik melalui jalur laut.
Situasi tersebut memunculkan kembali sorotan terhadap belum berfungsinya secara optimal Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan anggaran sekitar Rp60 miliar.
Anggota DPRD Sumenep, Juhari, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat operasional kedua pelabuhan tersebut.
"Pemprov Jatim harus serius menangani Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang agar segera dapat dipergunakan sebagaimana mestinya," kata Juhari, Sabtu (27/6/2026).
Menurut legislator Fraksi PPP tersebut, keberadaan dua pelabuhan itu sangat penting tidak hanya sebagai sarana transportasi antarpulau, tetapi juga sebagai penunjang distribusi kebutuhan pokok masyarakat kepulauan, termasuk distribusi BBM.
Ia menilai, optimalisasi Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam memperkuat rantai pasok logistik menuju wilayah kepulauan di Kabupaten Sumenep.
"Pelabuhan Dungkek sejak awal dirancang memiliki cakupan pelayanan berskala nasional. Sangat disayangkan jika hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat," ujarnya.
Juhari juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar aset bernilai puluhan miliar rupiah tersebut tidak terus terbengkalai tanpa memberikan manfaat nyata.
